PKS Tolak Berbagai Ide dan Upaya Terkait Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

74
Salim Segaf Aljufri

Margonda | jurnaldepok.id
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VI di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam musyawarah tersebut dihasilkan beberapa poin keputusan diantaranya yakni menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945,” ujar Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Aljufri, akhir pekan kemarin.

Tak hanya itu, PKS juga meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD NRI 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998.

Poin selanjutnya yakni PKS mendukung Judicial Review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi.

“PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” paparnya.

Untuk pemilu 2024 mendatang, PKS, kata Salim, akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa untuk membangun titik temu dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Tentu yang memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa,” ungkapnya.

Seperti dilansir dari liputan6.com, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya segera mengagendakan rapat kerja dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu untuk mengambil keputusan tanggal pencoblosan Pemilu 2024. Rencananya akan digelar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2022.

Doli menuturkan, KPU tengah melaksanakan rapat kerja hingga 18 Januari mendatang. Untuk itu, KPU meminta rapat membahas jadwal pemilu digelar setelah 18 Januari. Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian masih ada agenda di luar Jakarta.

“Mungkin ya (rapat kerja digelar) minggu ketiga minggu keempat di bulan ini,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Doli sudah mendengar KPU dan Mendagri sudah memiliki kesepakatan terkait kapan pemilu akan digelar. Namun, DPR akan memastikan dalam rapat kerja mendatang.

“Denger-dengernya begitu, makanya nanti kita pastikan di rapat kerja,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here