Merasa Difitnah, Pemilik Tanah di Komplek Pelni Akan Laporkan Warga

90
Proses mediasi antara pemilik rumah dengan pemkot yang dilakukan DPRD

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Boy Nurdin, pemilik lahan di kawasan Pelni, Kecamatan Sukmajaya, berencana akan melaporkan warga karena dirinya dituduh menggunakan lahan fasos fasum untuk membangun rumahnya.

Dia mengatakan, keterangan yang disampaikan oleh DPRD Depok sekaligus mematahkan isu yang berhembus terhadap aset pribadinya.

“Sudah jelas ya, sudah clear enggak ada masalah lagi, bahwa tanah tersebut bukan fasos fasum dan bukan juga tanah aset pemda. Nah ini edukasi nih, pendidikan terhadap masyarakat luas ya, supaya tidak mudah mengadu, melapor, mengklaim dengan hanya bermodalkan ngumpulin tanda tangan minta persetujuan dan sebagainya,” ujarnya, kemarin.

Ia berharap, kedepannya jika ada pihak yang ingin mempersoalkan suatu permasalahan haruslah berdasarkan bukti.

“Boleh mengadu, melapor, tapi harus membawa bukti-bukti hukum yang jelas, yang valid, karena kita memang negara hukum, ya silahkan aja. Setelah tadi kami hadir di DPRD, semua pihak terkait ternyata terbukti kan bukan tanah fasos, bukan tanah fasum, bukan juga aset Pemda. Jadi enggak ada masalah lagi, selanjutnya tinggal kedepan, ya sudah itu sudah jelas, kan normal lagi harusnya, kan demikian ya,”katanya.

Lebih lanjut Boy menambahkan, pihaknya tak akan segan-segan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika masih ada saja pihak yang ingin mengusik aset pribadinya tersebut.

“Ya kami lihat, kalau masih lagi dan terus begitu ya enggak ada upaya lain, kami hadapkan kepada penegak hukum, gitu aja. Karena enggak sehat kan terus-terusan begitu. Ini negara hukum loh ya, semua harus berdasarkan hukum, kalau hukum sudah enggak dihargai, mau gimana lagi kita ini,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, dari hasil pemeriksaan, anggota dewan menemukan sejumlah fakta baru.

Temuan baru itu terungkap usai perwakilan Pemerintah Kota Depok dengan Boy Nurdin, selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan menjalani audiensi di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Depok.

Dari hasil pertemuan itu, Hamzah mengungkapkan, awalnya kasus ini bermula dari laporan masyarakat di lingkungan Pelni yang menyebut bahwa lahan Boy Nurdin sebagai fasilitas sosial fasilitas umum, atau fasos fasum.

Namun setelah dikroscek oleh bagian aset, lahan tersebut ternyata adalah murni milik Boy Nurdin, bukan milik negara.

“Ternyata pihak bagian aset bagian kota menyatakan bahwa lahan tersebut bukan sebagai aset atau bukan sebagai fasos fasum Pemerintah Kota Depok,” jelasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here