Tidak Ada Ketua Terpilih, Musda Lanjutan DPD KNPI Depok Berakhir Ricuh

271
Aparat kepolisian saat memeriksa barang bawaan peserta Musda

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Pelaksanaan Musyawarah Daerah IX Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok yang berlangsung di Gedung Pemuda, Kecamatan Sukmjaya, berlangsung ricuh.

Musda yang dijadwalkan berlangsung pada Pukul 13:00 berjalan molor atau tidak tepat waktu sesuai undangan Musda yang tertulis pukul 13.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

Musda KNPI awalnya berjalan aman dan kondusif, dimana belasan petugas dari Polsek Sukmjaya dan Polres Depok berjaga di depan pintu utama Gedung Pemuda. Polisi hanya mengizinkan peserta yang membawa surat mandat yang bisa masuk untuk memberikan hak suaranya ke dalam Gedung Pemuda

Sementara itu petugas juga meminta kepada para peserta Musda untuk membuka jaket hendak masuk ke lokasi Musda.

“Yang boleh masuk ke gedung hanya peserta saja, yang tidak ada diimbau untuk berada diluar,”kata Wakapolsek Sukmjaya, AKP Budi, Rabu (05/01).

Informasi di lokasi, selang berapa menit Musda berjalan tiba-tiba terjadi kegaduhan di area Musda yang berada di lantai tiga Gedung Pemuda. Kegaduhan terjadi karena diduga peserta Musda tidak sepakat akan keputusan panitia pelaksana Musda. Namun kegaduhan bisa diatasi oleh anggota Kepolisian yang berjaga di lokasi dan Musda pun tidak dilanjutkan.

Salah seorang peserta Musda, Rohman Mulyana mengungkapkan, terjadi deadlock pada saat Musda Lanjutan.

“Akhirnya mereka (panitia,red) bubar dengan sendirinya tanpa ada keputusan apa-apa. Panitia telah melanggar AD/ART dan tatib serta tidak bisa menjawab pertanyaan peserta Musda terkait substansi acara itu,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambungnya, Musda KNPI IX Kota Depok kembali gagal dalam melahirkan ketua terpilih.

“Sampai akhir enggak ada ketua terpilih dan kandidat yang dimenangkan, bubar begitu saja,” jelasnya.

Sebelumnya beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) peserta Musda tegas-tegas menyatakan Musda lanjutan tersebut ilegal dan harus dibubarkan.

“Musda lanjutan jelas ilegal, bahkan tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Ini bahaya, bisa menimbulkan chaos,”ujar Korlap Forum OKP Depok, Pardong kepada jurnaldepok.id.
Ia menambahkan, bahwa beberapa kejanggalan yang ada dalam rencana Musda lanjutan ini antara lain undangan kepada peserta OKP diberikan hanya sehari sebelum hari H.

“Ini terkesan sangat mendadak, masa sih acara tanggal 5 Januari undangan baru diberikan tanggal 4 Januari. Mestinya ya minimal tiga hari sebelum acara undangan diberikan,” paparnya.

Hal tersebut, kata dia, akan menimbulkan persepsi negatif.

“Jelas, kami menduga ini akal-akalan panitia, agar peserta yang datang sedikit sehingga mereka bebas memainkan permainan kotor mereka,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here