Lahan Fasos Fasum di Komplek Pelni Dijadikan Rumah?, Ini Penjelasan DPRD Depok

114
Proses mediasi antara pemilik rumah dengan pemkot yang dilakukan DPRD

Sukmajaya | jurnaldepok.id
Adanya informasi pembangunan rumah di atas lahan fasos dan fasum milik Pemkot Depok di Komplek Pelni, Kecamatan Sukmajaya, dinilai tidak benar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, dari hasil pemeriksaan, anggota dewan menemukan sejumlah fakta baru. Temuan baru itu terungkap usai perwakilan Pemerintah Kota Depok dengan Boy Nurdin, selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan menjalani audiensi di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Depok.

Dari hasil pertemuan itu, Hamzah mengungkapkan, awalnya kasus ini bermula dari laporan masyarakat di lingkungan Pelni yang menyebut bahwa lahan Boy Nurdin sebagai fasilitas sosial fasilitas umum, atau fasos fasum.

“Namun setelah dikroscek oleh bagian aset, lahan tersebut ternyata adalah murni milik Boy Nurdin, bukan milik negara. Ternyata pihak bagian aset menyatakan bahwa lahan tersebut bukan sebagai aset atau bukan sebagai fasos fasum Pemerintah Kota Depok. Maka dari itu, secara sah kami memfasilitasi ini yang berseliuran di luar itu sebagai fasos fasum, ternyata bukan. Itu pure tanah milik Pak Boy dan keluarga,” ujarnya, kemarin.

Terkait hal itu, perwakilan Komisi A sudah membuat berita acara rapat klarifikasi tanah fasos fasum dan telah ditandatangani langsung oleh sejumlah pihak terkait.

“Besok kami juga memanggil pihak masyarakat di RW17,18,19 Perumahan Pelni yang menyatakan itu fasos fasum, kan harus ada dasar. Karena pemerintah sendiri mengatakan itu bukan fasos dan fasum pemerintah kota dan sertipikatnya itu sah dan trdaftar di BPN sebagai SHGB nomor 6924 dengan luas 600 meter,” katanya.

Ketika disinggung soal penyegelan, Hamzah mengatakan, karena lahan itu belum ber IMB secara keseluruhan.

“Saat ini hanya IMB induk, maka diminta Dinas Perizinan meminta Pak Boy untuk mengurus kembali dan Pak Boy mengurus kembali untuk bangunan itu, tinggal nanti verifikasi dari Dinas Perizinan. Intinya kami juga akan memfasiliasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai fasos fasum harus punya alas dasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Hamzah mengatakan, Boy Nurdin memiliki IMB tunggal yang bunyinya rumah tinggal dan surat tersebut dikeluarkan pada 2014.

“Adapun persoalan plang segel, karena dari satu rumah menjadi lima atau enam unit, maka harus diperbarui (IMB-nya). Kami berharap, tidak ada lagi persoalan soal urus mengurus izin. Perubahan itu bisa dilakukan, siapapun yang mengurus izin harus dipermudah,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here