Kasus Tanah Kuburan Reiwa Town ‘Makan Korban’, Pemalsu Tanda Tangan Jenderal jadi Tersangka

711
Tampak depan Perumahan Reiwa Town yang berada di Jalan Arco Pengasinan

Bojongsari | jurnaldepok.id
Penyidik Bareskrim Mabes Polri akhirnya menetapkan empat tersangka kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan sertipikat milik mantan Direktur Badan Intelejen Strategis (BAIS), Mayjend (Pur) Emack Syadzily.

Penetapan tersangka terhadap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi pemalsuan tanda tangan untuk dokumen peryaratan IMB Perumahan Reiwa Town Depok dituangkan dalam surat Nomor : B / 55.a / XII / 2021 / Dittipidum tertanggal 27 Desember 2021.

Dalam surat tersebut, BA, HN, NA dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat dan / atau memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik dan /atau penipuan dan / atau penggelapan dan /atau pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan / atau pasal 266 KUHP dan / atau pasal 378 KUHP dan /atau pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 KUHP Jo pasal 56 KUHP.

Pihak Bareskrim Mabes Polri juga telah dan sedang melakukan pemanggilan terhadap para tersangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya, termasuk pejabat Kota Depok yakni EH dan NA yang diketahui sebagai anggota DPRD Kota Depok.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Emack Syadzily selaku korban mengatakan tidak bisa mencegah proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Mabes Polri sebelum para tersangka menyelesaikan permasalahan itu dengan dirinya.

“Sebelum selesai urusannya, saya tidak bisa cegah,” ujar Emack kepada Jurnal Depok, kemarin.

Emack juga menyesalkan mengapa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hingga saat ini belum juga melakukan penindakan dengan membekukan IMB Perumahan Reiwa yang jela- jelas terbukti menggunakan dokumen palsu sebagai syarat penerbitan IMB.

“Seharusnya IMB Perumahan Reiwa dibekukan dan dilakukan penghentian kegiatan dilokasi, baik pembangunan unit rumah maupun pemasaran, ini harusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, tapi faktanya tidak ada tindakan itu,” sesal Emack.

Hal senada dilontarkan oleh HS salah satu orang kepercayaan Emack dalam mengurus permasalahan tersebut.

“Ini tidak hanya menyangkut legalitas perizinan, namun juga akan merugikan konsumen yang telah membeli unit rumah di Perumahan Reiwa, untuk mengantisipasi terjadi hal itu, Pemkot harusnya melakukan tindakan tegas pembekuan IMB Perumahan Reiwa yang menggunakan dokumen palsu untuk persyaratan IMB,” tegas HS.

Kasus bermula ketika pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah nomor 1592/Bedahan atas lahan seluas 2.930 meter persegi di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Jendral Purn H Emack Syadzily ditipu atas jual beli lahan yang diduga untuk makam Perumahan Reiwa Town di wilayah tersebut.

Dalam kronologi laporan Polisi yang dirilis oleh kuasa hukum Emack Syadzily, Rudi Tringadi SH disebutkan, kasus pemalsuan surat dan penggelapan tanah milik Emack bermula saat sertipikat tanah milik Emack dipinjam oleh seseorang bernama Burhanudin, dengan janji akan dicarikan pembeli.

“Namun setelah lebih dari setahun tidak ada kabar, kemudian Emack mencari tahu dan akhirnya mendapat kabar bahwa sertipikat tanah miliknya telah diserahkan ke Pemkot Depok untuk fasilitas umum pemakaman perumahan Reiwa Town PT ALKA,” jelasnya.

Sebelumnya Komisi A DPRD Kota Depok melakukan sidak atas polemik yang terjadi di Perumahan Reiwa Town Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari.
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah meminta pengembang perumahan untuk mentaati segala peraturan dan menyelesaikan persolan yang kini tengah terjadi.

“Kami periksa semua dokumen, dari 2015 izin lokasinya dan IMB nya 2019 dengan luas 18,9 hektar yang sudah keluar IMB, yang saat ini dibangun baru 2,9 hektar. Terkait persoalan yang berkembang, kami minta untuk segera diselesaikan, kami tidak bisa masuk kesana karena itu sudah masuk ranah hukum. Kami memberikan saran untuk diselesaikan, duduk bareng dengan Pak Emack yang tandatangannya merasa dipalsukan untuk segera bernegosiasi,” ujar Hamzah kepada Jurnal Depok, Senin (29/11).

Sementara itu Sekretaris Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rahman Pujiarto menambahkan, pihaknya enggan ikut campur terkait kasus antara pengembang dengan pemilik lahan fasos fasum dikarenakan saat ini masih proses hukum.

“Bagi kami, yang belum berizin untuk segera ditindaklanjuti. Ada keinginan dari pihak pengembang untuk segera memperbaiki beberapa proses perizinannya. Ini kan yang baru diajukan 2,5 hektar dari total keseluruhan 18 hektar. Infonya perizinan dilakukan secara bertahap sambil menunggu proses penjualan. Ini belum berizin semuanya,” tandasnya.

Jika izinnya hanya 2,5 hektar, kata dia, maka yang harus dibangun 2,5 hektar.

“Untuk membuktikan itu perlu kami sidak lagi, apakah sudah melebihi 2,5 hektar atau belum. Dari 317 unit yang diajukan, saat ini baru dibangun 100 unit perumahan, masih sesuai. Proses perizinan tergantung dari permohonan, kalau ada permohonan kami tindaklanjuti,” ungkapnya. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here