Dinilai Ilegal, Forum OKP Depok Tolak Musda Lanjutan DPD KNPI

228

Margonda | jurnaldepok.id

Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD KNPI Kota Depok yang bakal digelar siang ini, Rabu (05/01) menuai kegaduhan.

Beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) peserta Musda tegas-tegas menyatakan Musda lanjutan tersebut ilegal dan harus dibubarkan.

“Musda lanjutan jelas ilegal, bahkan tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Ini bahaya, bisa menimbulkan chaos,”ujar Korlap Forum OKP Depok, Pardong kepada jurnaldepok.id.

Ia menambahkan, bahwa beberapa kejanggalan yang ada dalam rencana Musda lanjutan ini antara lain undangan kepada peserta OKP diberikan hanya sehari sebelum hari H.

“Ini terkesan sangat mendadak, masa sih acara tanggal 5 Januari undangan baru diberikan tanggal 4 Januari. Mestinya ya minimal tiga hari sebelum acara undangan diberikan,” paparnya.

Hal tersebut, kata dia, akan menimbulkan persepsi negatif.

“Jelas, kami menduga ini akal-akalan panitia, agar peserta yang datang sedikit sehingga mereka bebas memainkan permainan kotor mereka,” katanya.

Selain itu, sambungnya, DPD KNPI Jawa Barat tidak mengetahui Musda hari ini.

“Ini benar-baner aneh. Ketua Demisioner dan MPI juga tidak tahu,” tukasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, digelarnya Musda lanjutan di Gedung Pemuda, juga menjadi persoalan.

Dimana gedung tersebut tidak mampu menampung peserta yang terdiri dari 63 OKP, 11 PK, SC, OC, Peninjau dan lainnya.

“Musda hari ini juga tidak mendapat izin dari aparat kepolisian. Hal inilah yang membuat kami Forum OKP Depok menyatakan dengan tegas menolak Musda Lanjutan KNPI Depok hari ini,” tegasnya.

Ia juga mendesak DPD KNPI Jabar segera mengambil tindakan tegas.

“Segera ambil alih pelaksanaan Musda KNPI Depok oleh Jawa Barat,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua MPI DPD KNPI Kota Depok, Dodi Riyanto mengungkapkan, bahwa saat ini semua kepengurusan sudah demisioner baik itu DPD, MPI serta SC dan OC.

“Sekarang yang harus menyelesaikan ini adalah pimpinan sidang kemarin dan Jawa Barat. Soal nanti keputusan Jabar harus diputuskan di Depok, berarti nanti tugasnya MPI yang harus menyelesaikan, tapi itu pun jika ada SK dari Jawa Barat,” tanggapnya.

Saat ini, sambungnya, MPI belum mendapatkan SK tersebut karena belum dipanggil oleh DPD KNPI Jawa Barat.

“Saat ini masih sebatas komunikasi. Biasanya MPI memang dalam ADART seperti itu (menyelesaikan sengketa,red) karena semua OKP ada di MPI. Saat ini kami masih menunggu, karena bolanya ada di Jawa Barat,” katanya.

Namun begitu, Dodi akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

“Lebih cepat lebih baik agar bisa selesai semuanya. Jawa Barat sudah meminta arahan dari kami. Kami juga sudah kasih masukan ke Jawa Barat terkait kondisi di Depok. Dalam waktu dekat ini kami juga ingin kumpulkan OKP untuk diskusi dengan para senior dan mantan ketua, duduk bareng cari solusi,” terangnya.

Sebelumnya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok IX yang berlangsung di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, berlangsung ricuh, pada Rabu (22/1) dinihari. Kericuhan terjadi lantaran pimpinan sidang dinilai tidak aspiratif terhadap intrupsi peserta Musda dan ‘menabrak’ ADART serta tata tertib. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here