Gawat! Musda KNPI Minggu Lalu Dinilai Cacat Hukum, Gema Keadilan Pantang Mundur

469
Rohman Mulyana

Margonda | jurnaldepok.id
Gema Keadilan Kota Depok yang merupakan Organisasi Kepemudaan (OKP) pendukung calon Ketua DPD KNPI Kota Depok, Ashsishiddiq pada gelaran Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD KNPI Kota Depok minggu lalu, menyatakan belum mundur dari kompetisi.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua Gema Keadilan Kota Depok yang merupakan sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohman Mulyana. Dikatakan Rohman, pihaknya akan terus maju di tengah polemik Musda IX DPD KNPI Kota Depok sampai benar-benar terpilih ketua yang sah dah legitimate.

“Apa yang terjadi pada minggu lalu semua di luar ADART dan tatib Musda. Kami dan teman-teman akan terus maju hingga terpilih ketua yang benar-benar sah secara ADART dan tata tertib Musda. Kami ingin menegakkan aturan,” ujar Rohman kepada Jurnal Depok, Selasa (28/12).

Ia juga mendesak kepada DPD KNPI Jawa Barat untuk tetap melanjutkan proses Musda yang terhenti pada pleno tiga.

“Kalau mau kompetisi ayo dengan cara yang sehat. Musda harus tetap dilanjutkan karena belum ada pemanangnya hingga saat ini. Karena kemarin itu baru sampai pleno ketiga, belum sampai pada proses pemilihan ketua. Adanya klaim ketua terpilih dari salah satu kandidat, kami nilai lemah secara hukum bahkan cacat hukum,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa calon yang diusungnya yakni Ashsishiddiq dinyatakan telah memenuhi syarat serta lolos verifikasi sebagai calon ketua.

“Bang Shiddiq seperti diketahui telah mendapatkan rekomendasi dari tiga PK yakni Sawangan, Cipayung dan Pancoran Mas serta lima OKP. Ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam tatib dan ADART,” tegasnya.

Namun tanpa alasan yang jelas, kata dia, Shiddiq dijegal di tengah jalan pada saat Musda baru memasuki pleno ketiga. Hal itulah yang membuat Musda IX KNPI Depok minggu lalu ricuh dan hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dilanjutkan.

“Dari empat kandidat yang lolos hanya dua orang yakni Army dan Shiddiq. Namun Shiddiq dijegal tanpa alasan yang jelas. Jujur kami telah memiliki dukungan 43 OKP dari total 79 OKP, dan peluang ada di kami. Tapi kenapa kandidat kami dijegal, padahal secara aturan sudah memenuhi persyaratan. Intrupsi dari teman-teman pun tidak direspon saat pleno, ada apa ini?,” ungkapnya.

Dari itu, pihaknya meminta ketegasan DPD KNPI Jawa Barat untuk segera menyelesaikan polemik tersebut dan melanjutkan Musda hingga terpilih ketua yang legitimate.

Ketika dikonfirmasi terkait polemik tersebut, Ketua MPI DPD KNPI Kota Depok, Dodi Riyanto mengungkapkan, bahwa saat ini semua kepengurusan sudah demisioner baik itu DPD, MPI serta SC dan OC.

“Sekarang yang harus menyelesaikan ini adalah pimpinan sidang kemarin dan Jawa Barat. Soal nanti keputusan Jabar harus diputuskan di Depok, berarti nanti tugasnya MPI yang harus menyelesaikan, tapi itu pun jika ada SK dari Jawa Barat,” tanggapnya.

Saat ini, sambungnya, MPI belum mendapatkan SK tersebut karena belum dipanggil oleh DPD KNPI Jawa Barat.

“Saat ini masih sebatas komunikasi. Biasanya MPI memang dalam ADART seperti itu (menyelesaikan sengketa,red) karena semua OKP ada di MPI. Saat ini kami masih menunggu, karena bolanya ada di Jawa Barat,” katanya.

Namun begitu, Dodi akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

“Lebih cepat lebih baik agar bisa selesai semuanya. Jawa Barat sudah meminta arahan dari kami. Kami juga sudah kasih masukan ke Jawa Barat terkait kondisi di Depok. Dalam waktu dekat ini kami juga ingin kumpulkan OKP untuk diskusi dengan para senior dan mantan ketua, duduk bareng cari solusi,” terangnya.

Sebelumnya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok IX yang berlangsung di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, berlangsung ricuh, pada Rabu (22/1) dinihari. Kericuhan terjadi lantaran pimpinan sidang dinilai tidak aspiratif terhadap intrupsi peserta Musda dan ‘menabrak’ ADART serta tata tertib. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here