Respon Aspirasi Buruh, Wali Kota Depok Usulkan UMK Naik 5,34%

121
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Surat rekomendasi Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK Depok sebesar 5,34 persen.

Surat rekomendasi itu bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

“Bersama ini kami sampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Depok untuk mengusulkan UMK Kota Depok tahun 2022 naik sebesar 5,34 persen,” tulis Idris dalam rekomendasi tersebut.

Dengan naikknya UMK sebesar 5,34 persen itu, nilai UMK di Kota Depok untuk tahun 2022 adalah Rp 4.573.414.

Sebelumnya, ratusan buru dari sejumlah elemen pergerakan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Depok Jalan Margonda. Sama seperti sebelumnya, demo kali ini pun soal tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK).

Salah seorang koordinator aksi, Rudi Gunawan mengungkapkan, selain masalah Undang-Undang Cipta Kerja, pada aksi ini kaum buruh Kota Depok kembali menuntut kenaikan UMK sebesar 10 persen.

“Iya karena pemerintah sekarang menganjurkan kenaikan upah ini menggunakan PP 36, dimana PP 36 ini sangat merugikan kepentingan buruh. Jadi kita meminta untuk di atas itu,” katanya.

Lebih lanjut Rudi berharap, jika Gubernur Jawa Barat menerapkan PP 36, maka Wali Kota Depok bisa melakukan intervensi atau solusi yang pro buruh.

“Pak Wali kan bisa memberikan solusi lain untuk meringanakan beban buruh. Misalnya ada kebijakan jaminan sosial yang diberikan pada kaum buruh,” harapnya.

Sementra itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno berharap bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK).

“Belum selesainya gugatan para buruh terkait Undang Undang Omnibuslaw Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, maka selayaknya UU (Omnibuslaw) itu belum bisa berjalan sampai turunnya PP 36. Kami berharap pemerintah jangan mengesampingkan itu, makanya kami minta pemerintah musyawarah ke kami dan mengacu dengan memakai aturan yang lama (PP 78 Tahun 2015),” tandasnya.

Dimana, kata dia, PP 78 Tahun 2015 berisikan tentang kenaikan upah mengacu pada pertumbuhan inflasi dan perekonomian.

“Jadi, Pemkot Depok jangan mengacu surat edaran Menteri, kami meminta pemkot mengacu pada dewan pengupahan dan mengacu pada PP yang lama, bukan yang baru,” jelasnya.

Sejauh ini, Wido mengatakan DKI Jakarta telah menentukan UMP 2022 dengan kenaikan yang hanya puluhan ribu dari UMP 2021 lalu. Untuk itu, sebelum nantinya diketuk palu, Wido berharap Pemkot Depok dapat lebih dulu melakukan musyawarah dengan para Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Serikat pekerja pun diakui Wido telah menyampaikan surat secara tertulis kepada Pemerintah Kota Depok perihal UMK Kota Depok 2022. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here