Hindari Sengketa Pertanahan, DPRD Depok Genjot Raperda Pendataan Tanah Terlantar

35
Hendrik Tangke Allo

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tengah menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pendataan, Pemanfaaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar.

“Kami telah mengidentifikasi ada beberapa lahan yang masuk kategori terlantar yang kalau dibiarkan ini bisa menimbulkan masalah baru dan sengketa sana sini. Dari hasil identifikasi itu, kami melakukan koordinasi bahwa Perda Tanah Terlantar ini harus ada,” ujar Hendrik Tangke Allo, Koordinator Pansus VI DPRD Kota Depok, Senin (22/11).

Ia menambahkan, perda tersebut dianggap penting ketika ditemukan tanah terlantar dan dapat diketahui sejarahnya.

“Sehingga pemerintah hadir di sana. Nanti dilihat dulu, misalnya SHGB yang tidak jelas kepemilikan dan penguasaannya, sehingga muncul calo-calo tanah yang merugikan banyak orang,” paparnya.

Jika sudah dibuat aturannya, kata dia, maka aka jelas lahan tersebut milik siapa.

“Kalau pemilikannya tidak jelas dan terlantar sudah puluhan tahun (tidak dimanfaatkan,red), itu harus dikembalikan ke Negara. Nanti Negara yang menentukan siapa yang berhak mengelola tanah itu selanjutnya. Semangatnya lebih kepada itu,” jelasnya.

Hasil penelusuarannya, pria yang akrab disapa HTA itu tidak menapikan bahwa masih banyak tanah terlantar di Depok.

“Datanya sudah kami minta ke BPN, Kanwil Provinsi juga sudah kunjungan namun kami belum menerima di titik mana saja yang masuk kategori terlantar. Semua masih diinventarisir,” katanya.

Tak hanya merancang perda tanah terkantar, Pansus VI juga tengah membahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan.

“Yang sering bermasalah di lapangan dalam penegakan tibum ini kan Satpol PP, maka itu mereka harus memiliki dasar hukum sebagai kekuatan untuk melakukan tugasnya. Misalnya dalam menertibkan bangunan liar dan lainnya, kan harus jelas,” terangnya.

Dengan begitu, lanjutnya, Politisi PDI Perjuangan ini berharap Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah memiliki kekuatan hukam yang lebih absolute.

“Perda Timbum ini kan secara spesifik menyebut hal tersebut, bicara hak dan kewajiban mereka. Kami yakin Raperda ini bisa terealisasi menjadi Perda nantinya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here