Diduga Palsukan Dokumen Pertanahan, Izin Perumahan Reiwa Town Dituding Cacat Hukum

461
Tampak muka Perumahan Reiwa Town di Jalan Raya Arco Pengasinan

Bojongsari | jurnaldepok.id
Pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah nomor 1592/Bedahan atas lahan seluas 2.930 meter persegi di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Jendral Purn H Emack Syadzily menyayangkan lambannya sikap Pemerintah Kota Depok, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

DPMPTSP dinilai lamban dalam melaksanakan penindakan terhadap jajaran pimpinan PT Abdi Luhur Kawulo Alit (ALKA) beserta para oknum, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pembuatan sejumlah dokumen dan menyerahkan sertipikat lahan miliknya untuk prasyarat penerbitan IMB nomor : 628.12/1977.25/IMB/DPMPTSP/2019 atas nama Perumahan Reiwa Town PT ALKA yang berlokasi di Jalan Raya Arco Nomor 1, RT 003/004, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari.

“Setelah kasus ini terungkap, saya tadinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang juga telah dibohongin oleh para oknum akan segera melakukan tindakan tegas, tapi lebih dari setahun bahkan hampir dua tahun ternyata Pemkot Depok belum juga menuntaskan penindakkan dan membekukan IMB yang sudah diterbitkan. Ini yang menjadi pertimbangan saya melaporkan kasus ini ke Mabes Polri,” ujar Emack kepada Jurnal Depok, kemarin.

Sementara HS, selaku orang yang diberi amanah oleh Emack untuk mengurus dan memantau kasus itu mengatakan, saat ini kasus pemalsuan tanda tangan dan penggelapan lahan milik Jendral Purnawirawan Emack Syadzily sudah masuk dalam daftar penanganan Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri.

Dikatakannya, pihak penyidik sudah memanggil pihak terlapor serta pihak terkait lainnya dan saat ini progress penanganan kasus tinggal menunggu penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor B/893/IX/2021/Dittipidum tertanggal 2 September 2021 yang telah diterima oleh H Syadzily selaku korban.

“Sekarang Pak Jendral sudah habis kesabarannya dan siap-siap saja semua yang terlibat bakal terjerat hukum,” tegasnya.

Dalam kronologi laporan Polisi yang dirilis oleh kuasa hukum Emack Syadzily, Rudi Tringadi SH disebutkan, kasus pemalsuan surat dan penggelapan tanah milik Emack bermula saat sertipikat tanah milik Emack dipinjam oleh seseorang bernama Burhanudin, dengan janji akan dicarikan pembeli.

“Namun setelah lebih dari setahun tidak ada kabar, kemudian Emack mencari tahu dan akhirnya mendapat kabar bahwa sertipikat tanah miliknya telah diserahkan ke Pemkot Depok untuk fasilitas umum pemakaman perumahan Reiwa Town PT ALKA,” jelasnya.

Dalam surat kronologi laporan Polisi itu juga diungkap sedikitnya ada empat dokumen surat yang diketahui memalsukan tanda tangan Emack Syadzily selaku pemilik sertipikat nomor 1592/Bedahan yakni: syarat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 28 Desember 2015, surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 29 Desember 2015, kemudian surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta nomor: 593.2/33/SPH/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan surat berita acara pengecekan tanah tertanggal 29 Desember 2015 yang kesemuanya dibubuhi tanda tangan palsu.

Dari iformasi yang berhasil didapatkan Jurnal Depok, pada tanggal 5 November silam, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Nina Suzana mengundang Kepala DPMPTSP, Pimpinan PT ALKA dan H.Burhanudin Abu Bakar guna membahas sengketa terhadap tanah pemakaman yang diserahkan oleh PT ALKA kepada Pemerintah Kota Depok sebagai prasyarat penerbitan IMB perumahan Reiwa Town.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengaku belum mengetahui permasalahan itu dan dia mengatakan akan mengecek laporan yang masuk ke DPRD jika ada laporan secara tertulis menyangkut permasalahan tersebut.

“Nanti kami cek surat masuk di kantor, kami akan turun kalau sudah ada laporan masuk ke DPRD,” pungkas Hamzah. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here