Politisi PKS Desak DLHK, PUPR & BBWSCC Segera Tangani Longsor Pasir Putih

113
Anggota DPRD Depok, Khairullah Ahyari (batik kuning) saat meninjau lokasi longsor

Sawangan | jurnaldepok.id
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Khairullah Ahyari mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, segera berkooordinasi dengan BBWSCC melakukan kajian penanganan longsor di Jalan Usman Bontong RT 03/02 dan banjir di Jalan Mawar RT 03/4 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawagan.

“Ini penting dan darurat, mereka harus segera merevitalisasi TPA Cipayung sekaligus Kali Pesanggrahan agar bisa direalisasikan,” ujar Khairullah saat menugunjungi lokasi longsor bersama aparatur Kelurahan Pasir Putih, Kamis (11/11).

Menurutnya, Pemkot Depok sudah melakukan antisipasi dengan cara merelokasi penduduk yang ada di sekitar bantaran Kali Pesanggarahan, termasuk bagian dari melakukan mitigasi.

“Untuk penangan banjirnya kami usulkan menggunakakan anggaran BTT,” paparnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengtakan, dinas terkait dan Pemerintah Pusat harus segera turun melakukan langkah agar permasalahan bisa diselesikan.

“Insya Allah saya akan kawal,” tegasnya.

Sebelumnya, Warga di sepanjang Jalan Usman Bontong RT 03/02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, tepatnya di bibir longsor Kali Pesanggrahan kini menanti relokasi dari Pemerintah Kota Depok.

Pasalnya, mereka tidak lagi menemukan kenyamanan dan keamanan di lokasi tersebut lantaran dibayangi rasa ketakutan akan terjadinya longsor susulan.

“Disini masih ada sekitar 20 kepala keluarga dengan jumlah kurang lebih 80 jiwa. Kalau memang tidak ada jalan lain kami memilih untuk direlokasi ketempat yang lebih aman, dan lahan milik kami ini dibayar pemerintah,” ujar Hamdani kepada Jurnal Depok, kemarin.

Hamdani yang merupakan mantan ketua RT setempat mengungkapkan, awalnya mereka tetap ingin bertahan di lokasi tersebut karena ingin mempertahankan keaslian mereka sebagai warga Pasir Putih.

Namun demikian, seiring dengan datangnya bencana, mereka pun mengaku rela untuk segera direlokasi.

“Bahkan tujuh kepala keluarga di lokasi ini sudah hilang lantaran tanah milik mereka tergerus longsor. Selain itu, yang saat ini masih bertahan pun lahannya ada yang sudah tergerus longsor juga dan kehilangan ribuan meter,” paparnya.

Dikatakannya, pada 2013 silam lokasi tersebut sudah diploting untuk pembangunan buffer zone TPA Cipayung. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan lahan mereka akan dibeli dan dibayar oleh pemerintah kota.

Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Depok, Dudi Miraz mengatakan, bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam ploting buffer zone.

“Lokasi itu tidak masuk buffer zone, ini ada SK nya. Kemudian tidak ada anggaran (pembebasan,red), apa yang mau diserap?,” ungkap Dudi.

Dikatakannya, memang ada anggaran belanja lahan untuk buffer zone kurang lebih Rp 500 miliar yang dimulai sejak 2016 silam, namun bukan untuk di lokasi longsor yang saat ini terjadi.

“Itu pembayarannya bertahap setiap tahun, saya lupa rinciannya. Yang longsor tidak masuk buffer zone, luasnya nanti saya tanyakan lagi,” katanya.

Dudi menjelaskan, proses pembayaran lahan untuk buffer zone masih berjalan. Namun di tahun ini tidak ada karena anggarannya terkena refocusing.

“Belum ada rencana pembebasan lahan (lokasi longsor,red), kecuali DLHK mengajukan ke Pak Wali nanti seperti apa,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here