Pembebasan Lahan Longsor Pasir Putih Ngeri-ngeri Sedap, Wali Kota Cari Solusi

106
Mohammad Idris

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris akan berupaya mengatasi longsor di Jalan Usman Bontong, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

“Kami sudah arahkan pengaggaran terutama untuk yang rawan longsor bisa dievakuasi ke wilayah lain dan bisa menggunakan BTT untuk sewa rumah kontrakan. Sambil nantinya simultan meminta kepada Kementerian untuk memberikan perhatian kepada Kota Depok dalam rangka keselamatan semua warga,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (10/11).

Dikatakannya, Kali Pesanggrahan adalah asset pemerintah pusat dan dapat dianggarkan melalui APBN.

“Ini bukan masalah prioritas atau bukan prioritas, ini darurat. Kalau kami melihatnya sudah darurat,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait rencana pembebasan lahan di lokasi tersebut pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri Kota Depok.

“Karena ada peraturan kalau kami beli barang, barangnya harus jelas. Kalau barangnya sudah longsor berarti sudah tidak ada. Ini yang menjadi ngeri-ngeri sedap,” katanya.

Kalau yang akan longsor, sambungnya, itu bisa dianggarkan namun harus melalui DPRD karena sudah lewat dari tahun anggaran 2022.

“Hal itu baru bisa dibicarakan di tahun anggaran 2023,” ungkapnya.

Sebelumnya, Warga di sepanjang Jalan Usman Bontong RT 03/02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, tepatnya di bibir longsor Kali Pesanggrahan kini menanti relokasi dari Pemerintah Kota Depok.

Pasalnya, mereka tidak lagi menemukan kenyamanan dan keamanan di lokasi tersebut lantaran dibayangi rasa ketakutan akan terjadinya longsor susulan.

“Disini masih ada sekitar 20 kepala keluarga dengan jumlah kurang lebih 80 jiwa. Kalau memang tidak ada jalan lain kami memilih untuk direlokasi ketempat yang lebih aman, dan lahan milik kami ini dibayar pemerintah,” ujar Hamdani kepada Jurnal Depok, kemarin.

Hamdani yang merupakan mantan ketua RT setempat mengungkapkan, awalnya mereka tetap ingin bertahan di lokasi tersebut karena ingin mempertahankan keaslian mereka sebagai warga Pasir Putih.

Namun demikian, seiring dengan datangnya bencana, mereka pun mengaku rela untuk segera direlokasi.

“Bahkan tujuh kepala keluarga di lokasi ini sudah hilang lantaran tanah milik mereka tergerus longsor. Selain itu, yang saat ini masih bertahan pun lahannya ada yang sudah tergerus longsor juga dan kehilangan ribuan meter,” paparnya.

Dikatakannya, pada 2013 silam lokasi tersebut sudah diploting untuk pembangunan buffer zone TPA Cipayung. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan lahan mereka akan dibeli dan dibayar oleh pemerintah kota.

Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Depok, Dudi Miraz mengatakan, bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam ploting buffer zone.

“Lokasi itu tidak masuk buffer zone, ini ada SK nya. Kemudian tidak ada anggaran (pembebasan,red), apa yang mau diserap?,” ungkap Dudi.

Dikatakannya, memang ada anggaran belanja lahan untuk buffer zone kurang lebih Rp 500 miliar yang dimulai sejak 2016 silam, namun bukan untuk di lokasi longsor yang saat ini terjadi.

“Itu pembayarannya bertahap setiap tahun, saya lupa rinciannya. Yang longsor tidak masuk buffer zone, luasnya nanti saya tanyakan lagi,” katanya.

Dudi menjelaskan, proses pembayaran lahan untuk buffer zone masih berjalan. Namun di tahun ini tidak ada karena anggarannya terkena refocusing.

“Belum ada rencana pembebasan lahan (lokasi longsor,red), kecuali DLHK mengajukan ke Pak Wali nanti seperti apa,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here