Biaya Hidup Makin Tinggi, Buruh di Depok Tuntut Kenaikan UMK Sebesar 10%

50
Seorang buruh saat melakukan aksi unjukrasa di depan Balaikota Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Depok, Rabu (10/11) bertepatan dengan Hari Pahlawan. Aksi damai tersebut diawali dengan longmarch dari Jalan Kartini sampai di depan kantor wali kota, Jalan Margonda.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan, aksi damai itu diikuti sekira 500 orang. Ada lima point yang jadi tuntutan buruh dalam unjuk rasa.

“Yang pertama jelas, kami menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibuslaw, Undang-Undang Cipta Kerja,” ujaranya.

Dia mengatakan, undang-undang tersebut lahir prematur tanpa dilengkapi atau disahkan dengan naskah akademik dan tak melibatkan kaum buruh.

“Harusnya kami lihat, dan lihat juga dong kondisi saat itu. Maka dari itu kami minta Undang-Undang Omnibuslaw dicabut,” jelasnya.

Point kedua, sambungnya, dalam tuntutan ini adalah, para buruh Depok mendesak kenaikan upah 10 persen.

“Kita ketahui hari ini kenaikan sembako luar bisa, dari harga minyak, telur dan lain-lain, itu lebih dari 10 persen naiknya. Karen itu kami menuntut upah minimun naik 10 persen,” tuturnya.

Tuntutan ketiga, lanjutnya, para buruh mendesak agar tetap memberlakukan undang-undang yang sudah ada, sebab Undang-Undang Omnibuslaw sampai saat ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi atau MK.

Dikatakan Wido, pekerja juga menuntut agar diberlakukan Upah Minimun Sektoral atau UMSK.

“Karena kami ada sektor-sektor, ada sektor elektonik, pariwisata, otomotif dan lain sebagainya. Maka dari upah minimun itu wajib diundangkan dan disahkan,”katanya.

Kemudian, dalam tuntutan yang ke-empat, para buruh Depok mendesak agar pemerintah mencabut surat edaran menteri yang melarang bupati atau wali kota merekomendasikan upah minimun.

“Yang terakhir, atau point ke lima, kami mendesak PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tanpa Omnibuslaw,” tegasnya.

Wido menilai, PKB yang ada di perusahaan-perusahaan saat ini sudah mencapai tingkat yang lebih baik dari Undang-Undang Omnibuslaw.

“Tapi gara-gara Omnibuslaw perusahaan minta direvisi, maka kami tolak,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi kemarin baru pemanasan, sebab akan ada aksi lanjutan jika sejumlah tuntutan tersebut tidak direspon. Wido mengklaim, nantinya jumlah massa yang turun ke jalan akan lebih besar dari aksi sekarang.

Ketika disinggung berapa besaran Upah Minimum Kota (UMK) Depok saat ini, Wido menyebut angkanya di kisaran Rp 4,3 juta/bulan.

“Tapi boleh diketahui, Undang-undang Omnibuslaw itu yang disahkan hanya UMP (Upah Minimum Provinsi). UMP Jabar itu hanya Rp 1,8 juta. Bayangkan saja tempat industri di jabar upahnya terkecil, di bawah rata-rata. Maka dari itu kami minta dinaikan yang layak di Jabar. Jika nanti Jabar tidak memberi kenaikan yang lebih baik, maka kami akan aksi ke Jabar,” sambungnya.

Dia menilai Pemerintah Kota Depok cukup kooperatif dengan segala tuntutan maupun aspirasi kaum buruh.

“Yang jelas dari tahun ke tahun rekomendasi dari Pemkot Depok berjalan, dan kami berharap tahun ini pun berjalan,”katanya.

Sementara itu Kabagops Polres Metro Depok, AKBP Ojo Ruslani menambahkan ada sekitar 250 personil gabungan yang diturunkan dalam pengamanan aksi damai pekerja. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here