Wujudkan Masyarakat Yang Tentram, MUI Dorong Disahkannya Raperda Kota Religius

60
KH Syamsul Yakin

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, KH Syamsul Yakin merespon gagasan kota religius yang muncul di sejumlah daerah dengan nomenklatur yang berbeda-beda.

“Sudah waktunya masyarakat diajak berpikir secara dialektif, analitik, deduktif, reflektif, dan spekulatif agar masyarakat berpikir secara menyeluruh, mendalam, sistematis, dan rasional. Secara ontologis, pengetahuan ihwal kota religius bersumber dari fenomena masyarakat bertuhan. Masyarakat bertuhan ini membuktikan bahwa Tuhan diakui keberadaan-Nya. Dalam masyarakat bertuhan, kaum atheis dan nativis tidak mendapat ruang,” ujar Syamsul kepada Jurnal Depok, Kamis (4/11).

Ia mengungkapkan, berdasar cara berpikir mendasar seperti ini, kota religius menjadi kenyataan sosio-antropologis yang eksistensial dan tak kuasa disangkal.

“Artinya untuk membangun sebuah kota, religiusitas agama-agama harus diakui dan bahkan dipayungi secara legal, paling rendah oleh peraturan daerah atau perda. Untuk itu boleh saja pemuka agama-agama meminta pemerintah untuk mengajukan peraturan tersebut kepada lembaga legislatif untuk mengesahkannya. Peraturan ini penting untuk menjamin setiap sikap religius yang ditampilkan penganut agama-agama di muka public,” paparnya.

Secara literal pemikirian ihwal kota (polis) religius, kata dia, bisa ditemui dalam pemikiran filosof Yunani tersohor seperti Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Dalam buku Al-Madinah Al-Fadhilah karya Al-Farabi (wafat 950 M), tampak jelas ihwal prinsip-prinsip kota religius.

Berikutnya, sambungnya, secara epistemologis, diskursus tentang kota religius dapat diperoleh dengan beragam riset. Hal ini didasarkan karena memang Tuhan melengkapi manusia dengan panca indra, akal, dan intuisi. Ketiganya melekat pada manusia yang sehat.

“Untuk memahami kota religius dalam kitab suci agama-agama, dapat dilakukan riset bayani atau eksplanasi. Secara akademis ini penting untuk mendukung pemerintah dalam mengambil langkah yuridis. Harapannya, agar masyarakat merasa tenteram pada saat mempraktikkannya,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, memahami kota religius secara epistemologis ini pada gilirannya akan mendaratkan masyarakat dari sekadar menjadi konsumen ilmu kepada produsen ilmu, karena masyarakat jadi terus belajar. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi dapat diprovokasi dan dimobilisasi untuk menolak kebijakan populis pemerintah.

Selanjutnya, kata dia, secara aksiologis, hakikat dan manfaat diimplementasikannya peraturan kota religius adalah untuk membuat kian harmoni kehidupan agama-agama. Di samping tentunya agar akselerasi praksis moderasi beragama tercapai. Sebab menyemai moderasi beragama akan tumbuh subur di kota religius.

Bagi Al-Farabi, lanjutnya, praksis kota religius berimplikasi pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati pada sebuah kota baru terjadi jika masyarakatnya cerdas. Diskursus kota religius tak ubahnya melempar bola kebahagian agar masyakat memperebutkannya di tengah lapangan, pada kondisi seperti ini diperlukan peraturan.

“Pilihannya adalah disahkannya peraturan daerah atau perda kota religius. Secara ontologis, sumber ilmu pengetahuan tentang kota religius bukanlah kitab suci suatu agama, tapi berdasar sumber yang didapat dari fenomena alam raya, fenomena sosial-masyarakat, akal pikiran, dan intuisi (mata batin) manusia berkelas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut meyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Kota Religius (PKR) di Kota Depok. Emil, begitu ia disapa akrab, menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Walikota Depok, Mohammad Idris.

“Perda ini kan lokal, jadi aspiranya datang dari kebutuhan masing-masing. Perda di Pangandaran berbeda dengan Perda di Depok, jadi saya kira saya serahkan kepada mekanisme parlementer, aspirasi rakyat bisa ditampung lewat fraksi-fraksi,” ujar Emil saat melakukan kunjungan kerja ke Depok pekan lalu.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya menghormati proses rencana Pemerintah Kota Depok yang akan membuat peraturan daerah (Perda) PKR.

Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaran Kota Religius yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk masuk dalam Daftar Program Pembentukan Perda Tahun 2020, bukanlah bentuk polarisasi suku, agama, Ras dan antar golongan.

“Justru ini untuk memperkuat toleransi dalam beragama. Selama ini ada enggak bukti-bukti kami melakukan polarisasi antar agama, buktikan saja. Kami pun ikut mensuport terkait perizinan rumah ibadah itu kan ada mekanismenya dan porsinya dengan FKUB, segala hal yang direkomendasi oleh FKUB terkait pembangunan rumah ibadah baik itu masjid, gereja, pura dan lainnya kami support. Namun itu semua harus menghormati juga kondisi di lapangan serta adanya izin lingkungan,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Minggu (19/05/2019).

Ia menambahkan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait Raperda tersebut. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here