Mekanisme Pelantikan Karang Taruna Dipertanyakan, Kenapa Bukan Pak Wali Yang Melantik?

409
Pengurus Katar Kota Depok periode 2015-2020 berdiskusi menyoroti mekanisme pelantikan Katar periode 2020-2025

Bojongsari | jurnaldepok.id
Sejumlah Pengurus Karang Taruna Kota Depok periode 2015-2020 mempertanyakan mekanisme pelantikan Karang Taruna Kota Depok periode 2020-2025 yang terkesan janggal.

“Jelas, kami mempertanyakan hal tersebut karena kami sangat sayang dengan Karang Taruna. Semestinya acara pelantikan kemarin yang melantik Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang juga sebagai Pembina Umum Karang Taruna Kota Depok,” ujar Daud Sulaiman, Wakil Ketua I Karang Taruna Kota Depok periode 2015-2020, Jumat (29/10).

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dalam Permensos 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna BAB III Pasal 20 Nomor 5.

“Dalam Permensos itu jelas dikatakan, Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat, Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya. Ini jelas banget aturannya,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua II Karang Taruna Kota Depok periode 2015-2020, Rihadi BS. Ia menilai, SK dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat merupakan SK rujukan untuk Wali Kota Depok membuat SK pelantikan tersendiri.

“Jadi tetap di dalam aturan itu yang berhak melantik karang taruna kota adalah wali kota. Jika kemarin yang melantik wakil wali kota kami pertanyakan, kok bisa. Sementara Pak Imam (wakil wali kota,red) jabatannya di Karang Taruna Kota Depok saat ini sebagai Ketua MPKT yang semestinya beliau juga dilantik oleh Pak Wali Kota. Ada apa ini?,” tanyanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejak terbentuknya Karang Taruna Kota Depok pada 2005 silam, pelantikan dan yang membuat SK adalah Wali Kota Depok.

“Dari zamannya Pak Badrul Kamal dan Pak Nur Mahmudi merekalah yang melantik dan membuatkan SK Karang Taruna di tingkat kota. Kalau seperti ini jelas kami bertanya-tanya kenapa bukan Pak Wali yang melantik dan legalitasnya pun dipertanyakan,” ungkapnya.

Sekretaris Karang Taruna Kota Depok periode 2015-2020, M Riza Fahlevi juga menyoroti hal tersebut. Dikatakannya, pelantikan Karang Taruna Kota Depok merupakan momen yang sangat sakral.

“Kembali lagi kepada aturan, ya harus wali kota yang melantik. Karena ini wewenangnya kepala daerah. Kalau seperti ini tentu saja menimbulkan spekulasi yang enggak-enggak. Terlebih pelantikan dilakukan jauh setelah terpilihnya ketua baru yakni pada Agustus 2020. Artinya pelantikan dilakukan setahun lebih setelah ketua terpilih, ada apa ini?. Tentu kami akan terus melakukan kontrol,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kota Depok periode 2020-2025 telah dilantik bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10). Sederet nama tercantum dalam kepengurusan mulai dari praktisi, akademisi, pengusaha hingga ASN. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here