Bikin Gaduh, DPRD dan BPN Diminta Stop Saling Tuding Soal PTSL

198
Andi Tatang Supriyadi

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Ketua Komisi A DPRD, Hamzah dan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Depok, Ery Juliani diimbau untuk berhenti berargumen terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah pada program pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kota Depok.

Praktisi Hukum Kota Depok, Andi Tatang Supriyadi menyayangkan adanya perang statmen di kedua insitusi tersebut.

Dia mengatakan, sangat tidak bijaksana jika kedua institusi pemerintah tersebut malah saling tuding dan membela diri di media yang pada akhirnya malah membuat gaduh tanpa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi.

“Seharusnya kedua institusi tersebut bisa duduk bersama untuk mencari solusi, DPRD bisa memanggil pihak pihak terkait khususnya BPN untuk menanyakan apa benar atau tidak pungli terjadi dalam program PTSL,” ujarnya, kemarin.

Jika memang terbukti tudingan itu, kata dia, maka Kepala BPN Kota Depok harus mengambil sikap tegas jika pungli itu dilakukan anak buahnya.

Namun, sambungnya, jika tudingan tersebut tidak terbukti, maka pihak BPN Kota Depok bisa juga melakukan laporan kepada aparat penegak hukum terkait pencemaran nama baik terhadap pihak pihak yang telah melemparkan tudingan pungli itu.

“Untuk itu, saran saya agar dihentikan perang statement di media, silahkan duduk bareng, selesaikan secara bersama untuk membahas guna mencari solusi atas permasalahan ini,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here