APBD Perubahan Disahkan, Belanja Daerah Naik Rp 340 M Lebih, Silpa 0 Rupiah

86
Ketua & unsur pimpinan DPRD Depok saat menyerahkan beriata acara pengesahan RAPBD Perubahan kepada Wakil Wali Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Raperda Kota Depok Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengungkapkan, paripurna ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD merupakan kewenangan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sementara bagi DPRD, sidang ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran, yakni untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD,” ujarnya, Kamis (30/9).

Dikatakannya, merupakan tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Putra juga menjelaskan, serangkaian rapat kerja yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD
dengan TAPD dan seluruh perangkat daerah menunjukkan bahwa “perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA” yang dapat menjadi alasan untuk perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021 secara umum adalah kinerja capaian semester I terutama akibat adanya pandemi Covid-19.

“Perubahan-perubahan yang disebutkan di atas secara menyeluruh dan dampaknya terhadap Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, telah dibahas dan diakomodir dalam rancangan nota keuangan, dalam pembahasan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2021,” ungkapnya.

Dimana, kata dia, terdapat perubahan rencana pendapatan, dan terdapat beberapa perubahan dalam rencana belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal. Perubahan-perubahan ini telah dirangkum dalam berita acara finalisasi hasil pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021 yang juga merupakan bagian tak terpisah dari persetujuan dalam sidang paripurna ini.

“Dimana pos pendapatan sebelum perubahan sebesar 2 Trilyun 981 Milyar 700 juta 233 ribu 624 rupiah dan setelah perubahan sebesar 3 Trilyun 322 Milyar 215 juta 66 ribu 884 rupiah atau bertambah sebesar 340 Milyar 514 juta 833 ribu 260 rupiah,” jelasnya.

Sementara itu, sambungnya, pos belanja daerah sebelum perubahan sebesar 3 Trilyun 568 Milyar 696 juta 911 ribu 180 rupiah dan setelah perubahan sebesar 3 Trilyun 322 Milyar 215 juta 66 ribu 884 rupiah atau naik sebesar 340 milyar 514 juta 833 ribu 260 rupiah.

Wakil Ketua DPRD Depok, H Tajudin Tabri mengungkapkan, untuk Silpa Tahun Anggaran 2021 saat ini kosong.

“Ya memang kosong, tapi belum bisa diperdiksi. Kekosongan silpa masuk kesana (menutupi deficit,red),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here