Belum Ada Penindakkan, FKA-LPM Soal Bangunan Liar di Jalan Raya Limo & Jalan Benda

8
Risani Pattisahusiwa

Limo | jurnaldepok.id
Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap bangunan liar (Bangli) di sejajar Jalan Raya Limo, termasuk bangunan Gereja dan rumah Dinas Pendeta di Jalan Benda Rw 07 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo ditengarai menjadi penyebab marak berdirinya bangunan liar di kawasan perbatasan wilayah Kelurahan Limo dan Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.

Demikian diungkapkan oleh Koordinator Forum Komunikasi -Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA – LPM) Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa kepada Jurnal Depok, kemarin.
Dikatakan Risani, pembiaran terhadap pelanggaran perijinan bangunan membuat banyak pihak semakin leluasa mengoptimalkan eks lahan garapan dikawasan itu untuk mendirikan bangunan rumah tinggal dan tempat usaha.

“Saya sering kemukakan di media bahwa penegakan peraturan daerah (Perda) perijinan bangunan masih sangat lemah, coba tengok disejajar jalan raya Limo mulai dari depan SMAN 6 hingga depan Kantor Kecamatan Limo terdapat puluhan bangunan liar yang dioptimal ssbagai tempat usaha namun tidak ditindak secara tegas, dan akhirnya muncul bangunan baru sehingga jumlah bangli semakin banyak dikawasan tersebut,” ungkap Risani yang juga menjabat sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Limo.

Dikatakan Risani, maraknya bangunan liar diwilayah Kecamatan Limo tak hanya merendahkan kredibilitas aparatur penegak perda namun lebih dari maraknya bangunan liar tanpa penindakan jelas jelas telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dari sisi retribusi perijinan.

“Sekarang logikanya jika bangunan bangunan itu ada izinnya, tentu retribusinya masuk ke kas daerah artinya ada pemasukan dari sektor perijinan namun karena bangunan bodong maka retribisinya tidak masuk ke kas daerah dan kerap dimanfaatkan oleh oknum diwilayah,” ujarnya.

Saat disinggung soal bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dijalan Benda RW 07, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo yang juga diduga tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Risan meminta agar Satpol PP dan Dinas terkait segera melakukan pengecekan terhadap perijinan dua bangunan permanen tersebut dan jika sudah jelas tidak ada IMB nya, harus dilakukan penindakan secara prosedural.

“Semua tanpa kecuali baik itu rumah tinggal, kios atau toko tak terkecuaki rumah ibadah semua harus memiliki IMB, karena sepengetahuan saya bapak Wali Kota ogah hadir dalam peresmian atau peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah jika bangunan rumah ibadah itu belum mengantongi IMB, namun sayangnya sikap tegas pak Wali Kota kita tidak dijadikan contoh dan acuan oleh para aparatur dibawah,” pungkas Risani. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here