Bangunan Dua Lantai di Kelurahan Meruyung Diduga Belum Memiliki IMB

89
Inilah bangunan dua lantai yang diduga belum memiliki IMB

Limo | jurnaldepok.id
Dua bangunan permanen yakni rumah dinas pendeta dan bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlokasi di Jalan Benda RW 07, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasalnya, lahan yang diduduki bangunan Gereja dan rumah dinas Pendeta merupakan lahan hibah dari PT Sabar Ganda yang hanya mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) yang notabene tidak diperbolehkan untuk di over alihkan kepihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Depok.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Lurah Meruyung, Lukman Zaelani memastikan bahwa bangunan Gereja dan rumah dinas Pendeta di Jalan Benda RW 07, Kelurahan Meruyung tidak mengantongi IMB lantaran kata dia status lahan yang digunakan tidak bisa dijadikan persyaratan untuk pembuatan IMB.

“Bangunan itu tidak ada IMB nya karena terganjal status lahan,” ujar Deden sapaan akrab Lukman Zaelani.

Sementara Ketua RW 07, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Maen mengatakan, bangunan Gereja HKBP dan rumah dinas Pendeta mengoptimalkan lahan hibah dari PT Sabar Ganda dan keberadaan bangunan telah mendapat izin dari warga sekitar yang ditindak lanjuti dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pengurus lingkungan tingkat RT dan RW.

“Kalau izin lingkungan sudah ada dan kami buatkan izin lingkungan dalam kerangka menindak lanjuti rekomendasi dari RT yang dibubuhi tanda tangan warga sekitar,” kata Maen kepada Jurnal Depok, kemarin.

Terpisah, Koordinator Forum Komunikasi -Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA – LPM), Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa mengatakan akan mencoba mencari tahu prihal perijinan sejumlah bangunan dihamparan lahan eks perkebunan karet tersebut.

“Setahu saya hamparan lahan di Jalan Benda itu merupakan lahan eks perkebunan karet pada zaman Belanda dan kemudian secara otomatis status nya menjadi lahan milik negara, artinya besar kemungkinan bangunan yang berdiri diatas hamparan lahan disana tidak memiliki IMB lantaran status lahannya tidak bisa dijadikan syarat untuk pembuatan IMB,” kata Risani.

Dikatakan Risani, untuk memproses perijinan bangunan memerlukan persyaratan kepemilikan lahan, sementara banyak lahan disana status lahannya tidak jelas oleh sebab itu boleh jadi jika sebagian besar bangunan dikawasan itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” tegas Risani.

Terkait hal ini, Risani meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk melakukan inventarisir lahan lahan eks perkebunan yang tidak dioptimalkan oleh pemegang sertifikat HGB agar tidak menjadi pemicu perselisahan dimasyarakat.

“Di Limo ini masih banyak lahan yang statusnya tidak jelas, namun lantaran tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mengurus lahan itu, maka sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi, dan naif nya lagi tatkala pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun sarana prasarana umum dan sarana sosial seperti Sekolah, Puskesmas, Sarana olah raga dan fasilitas umum lainnya, selalu terganjal soal ketiadaan lahan. Ini lucu, banyak lahan negara yang masih kosong dan tidak dioptimalkan, tapi kok mencari lahan untuk membangun Sekolah Negeri dan Puskesmas saja kok susah, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah dan anggota DPRD, ” tutup Risani. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here