Proyek Pembangunan Kampus UPN Veteran Diduga Tak Miliki IMB

11
Terlihat proyek pembangunan Kampus UPN Veteran yang sedang berjalan

Limo | jurnaldepok.id
Meskipun progres pembangunan konstruksi Gedung Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan (Fiskes) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diwilayah Limo sudah mencapai lebih dari 50 persen, namun ternyata gedung berlantai 9 itu diduga belum mengatongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penjelasan ini didapat dari Kadis Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin pada Senin (30/8) saat menjawab pertanyaan Jurnal Depok prihal IMB Gedung baru Kampus UPN Veteran Jakarta yang berdiri diatas lahan dikawasan Bukit Tambora RT 02/05, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo.

“Proses perijinan sedang berjalan,” begitu ujar Dudi yang pernah menjabat sebagai Camat Limo, kemarin.

Menanggapi hal ini, Lukman Hakim salah satu warga Limo meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atau pihak berwenang untuk menghentikan sementara proses pengerjaan pembangunan gedung baru Kampus UPN Veteran.

“Kalau IMB nya belum ada, seharusnya jangan bangun dulu, sekarang faktanya bangunan sudah hampir jadi ternyata IMB nya belum jadi, terus kalau terjadi kecelakaan kerja siapa yang akan bertanggung jawab ?,” kata Lukman.

Ditambahkan Lukman, pengecoran bagian atas bangunan gedung menggunakan alat berat Crane yang membahayakan para pengguna jalan disemping gedung.

“Mereka pake crane, kalau coran rontok menimpa pengguna jalan, siapa yang mau bertanggung jawab, kami tidak mengada ngada itulah faktanya,” tegas Lukman.

Terpisah salah satu tokoh muda Limo, Risani Pattisahusiwa mengatakan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan daerah (Perda) khususnya Perda IMB menjadi penyebab banyaknya pelanggaran dibidang perijinan bangunan.

“Itulah kelemahan dari pengawasan bangunan dari Pemerintah dalam hal ini dinas terkait, pembangunan sudah berjalan lebih dari lima puluh persen tapi IMB nya dalam proses,” kata Risani.

Selain lemahnya pengawasan dan penegakan perda IMB, sikap pembiaran dari para petugas penegak perda ditingkat Kelurahan dan Kecamatan menurut Risani juga menjadi faktor penyebab maraknya pelanggaran perda IMB diwilayah.

“Banyak bangunan yang melanggar perijinan tapi tidak ada penindakan yang tegas dari aparatur seperti petugas Tramtibum tingkat Kelurahan atau Satpol PP Kecamatan, ini salah satu penyebab para pemilik bangunan abai terhadap mekanisme pembuatan izin bangunan,dan terkait pembangunan Gedung Kampus UPN Dinas terkait harus menghentikan sementara pekerjaan sambil menunggu penyelesaian perijinan kemudian apabila bangunannya sudah selesai, maka perlu adanya tindakan penyegelan bangunan karena harus ada kajian peruntukan termasuk kajian tata ruang dan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal),” pungkas Risani. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here