Mau Nikah Silahkan, Tapi Hajatan Tahan Dulu Ya…

278
H Asnawi

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah secara resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu berdampak pada rencana masyarakat yang akan menggelar resepsi pernikahan di bulan ini.

“Pernikahan dipersilahkan, tapi hajatan/resepsi sebaiknya ditunda dulu, karena saat ini kan masih PPKM. Kalau pun diperbolehkan hanya 30 orang yang hadir di acara itu,” ujar H Asnawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Rabu (21/7).

Ia mengungkapkan, di Bulan Haji ini jumlah calon pasangan pengantin yang akan menikah jumlahnya cukup banyak.

“Jumlahnya bisa ratusan, sama hal nya ketika Bulan Syawal atau pasca lebaran kemarin,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Surat Edaran terkait Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah dikeluarkan.

“Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Asnawai menjelaskan, pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Calon pengantin, kata dia, yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan.

“Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang

“Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir,” ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah.

“Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh, serta surat edaran pemerintah daerah setempat,” tukasnya.

Sementara itu Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 juga telah diterbitkan sore kemarin.

Dimana, surat yang ditandatangani Wali Kota Depok, Mohammad Idris itu juga masih melarang adanya kegiatan resepsi pernikahan atau hajatan.

“Resepsi pernikahan dan khitanan ditiadakan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here