Tak Bisa Tunjukan STRP, Puluhan Penumpang Gagal Naik Kereta

103
Petugas saat memberikan penjelasan kepada penumpang KRL

Margonda | jurnaldepok.id
Akibat tidak membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), puluhan penumpang gagal menumpangi commuterline ke arah Jakarta.

Haryono, warga Pancoran Mas tidak dapat berangkat ke kantor di kawasan Manggarai lantaran belum membuat STRP.

“Terkena penyekatan petugas yang jaga saat mau masuk ke Stasiun Depok lantaran lupa membuat STRP dari kantor,” ujarnya, Senin (12/7).

Dia mengatakan, semestinya dari pihak bersangkutan bisa memberikan keringanan baru hari pertama untuk bisa berangkat tanpa STRP.

“Dengan begini kita sangat dirugikan dan harus ijin masuk kantor karena sudah kesiangan,”katanya.

Hal senada dialami Baidillah, penumpang commuterline lainnya bahwa dia sudah dibuatkan kartu STRP.

“Udah dibuatin sama kantor namun sampai sekarang tidak jadi-jadi. Buat dengan secara online tapi belum diverifikasi,” tandasnya.

Dengan demikian Baidillah yang bekerja dibidang logistik di daerah Cawang ini harus pulang kembali ke rumah .

“Mau tidak mau jika sudah begini buat STRP lebih dahulu supaya bisa berangkat kerja karena sehari-hari naik kereta api,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Kementerian Perhubungan BPTJ, Andi P.J mengatakan, dalam penerapan pembatasan mobilisasi moda transportasi kereta api, pengguna jasa kereta api di Stasiun sudah mulai tertib.

“Alhamdulillah berdasarkan pantauan para pengguna jasa moda transportasi kereta di Stasiun sudah tertib. Mau ke Jakarta sudah memperlihatkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP),” ungkapnya.

Menurut Andi, Senin (12/7) sesuai SE Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2021, bagi yang mau naik KRL wajib menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja, Surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, Surat Pimpinan Instansi (minim eselon 2) untuk pemerintahan, pimpinan perusahaan atau kantor yang termasuk esensi dan kritikal.

“Masyarakat bisa memilih tiga hanya satu saja untuk syarat bisa naik KRL sekarang ini,”katanya.

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 50 Tahun 2021, PT KAI Commuter memberlakukan aturan bahwa KRL hanya akan melayani pengguna yang bekerja di sektor esensial dan kritikal.

Terkait dengan peraturan ini, di beberapa stasiun sempat mengalami penumpukan penumpang karena sebagian dari masyarakat masih belum mendapatkan informasi akan hal tersebut. Bahkan msyarakat pengguna KRL sempat melakukan protes, pasalnya mereka tidak dapat menggunakan transportasi masal ini akibat diberlakukanya peraturan tersebut. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here