Jam Malam Diberlakukan, Pelaku UMKM dan Pedagang Kecil Bisa Gulung Tikar

120
Terlihat meja dan kursi di Telaga Kuliner harus dirapihkan karena tidak diperbolehkan jualan pada malam hari

Sawangan | jurnaldepok.id
Diterapkannya PPKM Darurat oleh pemerintah pusat dan derah membuat pelaku usaha khusnya pedagang kuliner yang berjualan pada malam hari menjerit. Pasalnya, seolah taka da kesempatan bagi mereka untuk berjualan pada malam hari.

Owner Telaga Kuliner, Mustopa Dwi Putra mengungkapkan, pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali memberi dampak serius bagi kelangsungan usaha UMKM. Terlebih bagi sektor UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan pariwisata. Padahal dalam konteks Depok, pelaku usaha kuliner merupakan sektor riil yang paling dominan.

“Satu sisi kita menyadari kebijakan PPKM Darurat ini dalam upaya pemulihan kesehatan nasional yang lebih luas. Namun keberlangsungan geliat usaha UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa juga mesti diperhatikan,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Minggu (4/7).

Sebagai contoh, kata dia, Telaga Kuliner sebagai salah satu pusat kuliner di Depok terpaksa menutup operasional sehubungan pemberlakuan PPKM Darurat.

“Ada 30 pedagang kuliner yang berjualan dan menutup usahanya sementara hingga selesainya masa PPKM Darurat. Dari pengelolaan 30 pedagang ini sedikitnya ada 72 orang yang dipekerjakan. Artinya lebih dari 100 orang yang sementara akan kehilangan penghasilan dari Telaga Kuliner. Ini dalam yang terlihat langsung dalam skala mikro,” paparnya.

Manajemen, kata dia, terpaksa menutup sementara Telaga Kuliner untuk kebaikan yang lebih luas. Kebaikan dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19. Telaga Kuliner yang melibatkan banyak pedagang dan bersifat komunal sulit untuk menerapkan konsep delivery service.

“Kalaupun ada pesanan delivery belum terlihat optimal. Sehingga ketimbang pendapatan tidak maksimal, pedagang memilih untuk tutup sementara,” paparnya.

Dalam konteks pelaku usaha Ketua UMKM Sasuma itu berharap, Pemerintah Kota Depok dapat memberi solusi dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu, kata dia, sejalan dengan kebijakan penyeimbang pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

“Kita juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih adaptif berusaha di tengah situasi pandemi. Adaptif dengan mencoba diversifikasi usaha dan mengubah pola berusaha secara online,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa usulan pendampingan yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan pendampingan UMKM di masa PPKM Darurat dengan memperbanyak program pelatihan daring, pendampingan kelengkapan legal usaha UMKM berupa sertifikasi halal, PIRT dan lainnya. Sehingga masa PPKM Darurat ini bisa dijadikan masa inkubasi usaha bagi pelaku UMKM.

“Pemerintah kota juga harus mengupayakan pemberian insentif atau bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Program ini sudah dilakukan di tingkat nasional, namun keterbatasan anggaran dan kuota di tingkat Pusat, sehingga belum banyak UMKM yang menyerap. Sehingga Pemkot juga bisa mengambil porsi ini untuk memperluas cakupan penerima bantuan usaha bagi UMKM serta mengoptimalkan prioritas program vaksinasi bagi pelaku usaha UMKM,” jelasnya yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Kota Depok.

Ia berharap, beberapa usulan itu akan memperkuat UMKM di masa PPKM Darurat sebagai masa inkubasi.

“Sehingga pasca PPKM Darurat ini pelaku usaha kita bisa lebih siap dan tangguh untuk lepas landas,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here