Jika Berada di Zona Merah, Warga Dilarang Jumatan

101
Shalat Jumat perdana di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan beberapa waktu lalu (dok diskomifo)

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok kembali mengeluarkan kebijakan terkait kegiatan beribadah di masa pandemic Covid-19.

Hal itu berdasarkan rilis dari Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Satgas Pusat tanggal 29 Juni 2021, setelah 22 minggu Kota Depok berada di Zona Risiko Sedang (Orange), dalam minggu ini Kota Depok bersama 9 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat kembali masuk kedalam kategori daerah dengan Zona Risiko Tinggi atau Zona Merah, dengan score 1,8.

“Sesuai arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bagi umat Islam yang berada di Zona Merah Covid-19 untuk dapat mengganti Shalat Jum’at dengan Shalat Dzuhur di rumah, kami mengimbau kepada umat Islam untuk dapat mengikuti arahan atau Fatwa MUI ini. Demikian pula untuk umat agama yang lainnya, diimbau untuk menghindari pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara bersama,” ujar Mohammad Idris, Wali Kota Depok dalam siaran pers nya, kemarin.

Tak hanya Shalat Jumat, pihaknya juga membatasi kegiatan ibadah lainnya seperti tempat ibadah hanya untuk ibadah wajib dengan kapsitas maksimal 30%. Untuk penguburan jenazah/ takziyah/tahlilan diikuti oleh keluarga maksimal 15 orang.

“Pengajian rutin, subuh keliling dan ibadah bersama di luar tempat ibadah untuk sementara ditiadakan,” paparnya.

Selain kegiatan ibadah, pihaknya juga membatasi kegiatan di fasilitas umum dan ruang pertemuan (gedung pemerintah, swasta dan masyarakat), seluruhnya ditutup dan kegiatan rapat, pertemuan, bimtek, workshop dan sejenisnya dilaksanakan secara daring.

“Kegaiatan seni, budaya komunitas dan pertemuan-pertemuan dilaksanakan secara daring. Resepsi pernikahan/khitanan, hanya diperkenankan untuk akad nikah dihadiri keluarga inti maksimal 30 orang dan untuk khitanan 20 orang,” jelasnya.

Terkait dengan kegiatan olah raga hanya dilakukan yang bersifat mandiri, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, pengaturan tamu dan kunjungan, untuk penerimaan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar Depok untuk sementara dihentikan dan untuk tamu keluarga dari luar Depok maksimal 5 orang.

Transportasi umum, maksimal 50% dengan waktu dibatasi sampai pukul 22.00 WIB. Penyebaran informasi, dilarang menyebarkan informasi hoax dan provokatif , baik yang mengatasnamakan agama, budaya dan yang lainnya.

“Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan kegiatan kerumunan, sementara dihentikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sebanyak 19 Rukun Tetangga (RT) dari 9 kecamatan di wilayah Depok harus menjalani lockdown secara mikro. Hal itu lantaran 19 RT tersebut masuk dalam kategori zona merah.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Depok agar terus memperkuat PPKM Mikro dan melakukan mikro lockdown terutama bagi RT-RT yang berada di zona merah,” ujar Dadang Wihana, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Depok, Selasa (29/6).

Berdasarkan data yang diunggah dari http:/bit.ly/ZonasiRT dirinci sebanyak 19 RT yang saat ini berada di zona merah dan harus dilakukan PPKM Mikro Lockdown.

Adapun 19 RT tersebut tersebar di 9 kecamatan dan 13 kelurahan di antaranya Kelurahan Pondok Petir RT 01/12, Kelurahan Duren Seribu RT 01/04 dan RT02/10, Kelurahan Duren Mekar RT 01/08 dan RT 03/09, Kecamatan Bojongsari.

Sementara untuk Kecamatan Sawangan berada di RT 03/01 Kelurahan Pasir Putih; Kecamatan Cipayung yakni RT 11/07 Kelurahan Pondok Jaya; 03/12 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo; RT 02/01 dan RT 04/02 Kelurahan Beji Timur dan RT 02/09 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji.

Selanjutnya RT yang harus menjalani Mikro Lockdown juga berada di lingkungan RT 05/11 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas; RT 05/09 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya; RT 01/02 Kelurahan Cilangkap dan RT 02/14 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos.

Selain itu di Kelurahan Curug RT 05/05 dan Kelurahan Tugu di RT 11/10, RT 04/12 dan RT 03/19 Kecamatan Cimanggis.

“Kami berharap masyarakat dapat menjalankan Keputusan Wali Kota yang sudah dikeluarkan dalam pengetatan PPKM,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here