Wakil Wali Kota Depok Perjuangkan Lahan PT Timah untuk Fasos Fasum Warga

60
Imam Budi Hartono

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok berharap lahan milik PT Timah yang berlokasi di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, diserahkan ke Pemkot Depok untuk dijadikan fasos dan fasum.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dalam videonya mengatakan dirinya bertolak Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pertemuan dengan pihak PT Timah.

“Saya sekarang sedang ada di Pulau Belitung setelah rapat dengan PT Timah dalam rangka memerjuangkan aset-aset PT Timah yang ada di Kota Depok, hususnya yang ada di wilayah Cimanggis,” ujarnya.

Dia menambahkan aset tersebut berupa fasilitas umum seperti diantaranya adalah jalan, taman, masjid, sekolah dan lainnya.

“Kami berharap, pertemuan tersebut dapat menghasilkan sesuai harapan Pemkot Depok yakni PT Timah dapat mengembalikan aset-aset tersebut,”katanya.

Sehingga nantinya, kata dia, Pemkot Depok dapat memperbaiki dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh warga komplek PT Timah yang ada di wilayah Cimanggis.

“Harapannya agar aset tersebut bisa dikembalikan agar bisa diperbaiki wabilkhusus komplek Timah sehingga dapat mensejahterakan Kota Depok,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya penghuni Komplek Timah RT6/12 Kelurahan Tugu, Cimanggis resmi mengirimkan surat penolakan penggusuran lapangan oleh pengembang ke Pemkot Depok.

Bila dalam beberapa pekan tidak ada tindakan, penghuni akan menempuh jalur hukum dan mengadu ke anggota DPR RI.

Wakil Ketua RT6/12 Kelurahan Tugu, Nasikhin menegaskan, jika tidak ada perkembangan persoalan yang sudah diadukan ke pihak Pemkot Depok. Maka, warga akan menempuh jalur hukum, dengan meminta bantuan lawyer dan mengadu kepada anggota DPR RI.

“Langkah ini sudah kami lakukan ke lawyer, bertepatan dengan diundangnya ke PT Timah di Jakarta untuk tidak lanjut pertemuan sebelumnya,”katanya.

Menurutnya, sesuai site plan, lahan lapangan masuk di kawasan fasos-fasum. Lalu ada bukti jual beli aset yakni fasos-fasum, meski belum diserahkan dan ada perumahan site plan baru.

Maka warga, tegas dia, untuk tahapan selanjutnya akan melaporkan PT Timah ke Bareskrim Polri.

“Belum bisa kami lakukan mengingat belum ada bukti jual beli asset negara. Karena kami baru dapat brosur iklan, belum ada bentuk transaksi,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here