Dinilai Menurun, KPK Minta Wali Kota Depok Tingkatkan Skor Tata Kelola Pemerintahan

190
Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II saat memberikan pemaparan

Margonda | jurnaldepok.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, meminta Wali Kota Depok untuk menaikkan skor tata kelola pemerintahannya di tahun 2021.Hal itu dikarenakan skornya menurun di tahun 2020 dibandingkan skor 2019.

Hal itu terungkap saat berdiskusi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, yang berlangsung di Ruang Teratai Balaikota Depok, Jl Margonda Raya No. 54, Kota Depok, Jumat (7/5).

Selain Wali Kota Depok, pertemuan itu dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok.

“Tahun ini kita berharap skor MCP (Monitoring Centre for Prevention) Pemerintah Kota Depok dapat naik lima digit dari nilai di tahun 2020 lalu. Jadi, harapannya, di tahun 2021 ini skor MCP Depok meningkat menjadi 85 persen,” pinta Kepala Satgas Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda.

Dikatakannya, tolok ukur capaian perbaikan tata kelola pemerintahan dari Pemkot Depok terdiri atas 7 (tujuh) area intervensi, yakni area perencanaan dan penganggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah.

“Ketujuh area intervensi tersebut termuat dalam aplikasi MCP yang dikelola oleh KPK. Pemkot Depok akan dinilai berhasil ketika mampu meraih skor MCP minimal 85 persen atau bahkan bila mampu meraih skor tertinggi 100 persen,” paparnya.

Berdasarkan data KPK per 31 Desember 2020, ungkap Linda, skor MCP rata-rata Pemkot Depok pada tahun 2020 adalah 80 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan skor MCP rata-rata Pemkot Depok di tahun 2019 yang bisa mencapai 92 persen.

Dikatakannya, detail skor MCP Pemkot Depok di tahun 2020 pada masing-masing area intervensi adalah area perencanaan dan penganggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 90,85 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 81,09 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 79,76 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 69,38 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 89,9 persen, optimalisasi pajak daerah 75,97 persen, dan manajemen aset daerah 66,7 persen.

Menanggapi hal itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, bahwa pihaknya berharap selalu bisa bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Depok. Di samping itu, dia meminta kepada jajarannya berusaha menaikkan skor MCP Pemkot Depok di 2021 dan masa mendatang.

“Harapan kami kita bisa sinergi untuk upaya pencegahan korupsi. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan komitmen bersama. Ini kita lakukan terus-menerus dalam melakukan pencegahan korupsi. Dalam konteks Kota Depok, tahun 2020 lalu mencapai nilai MCP 80 persen. Mari kita jaga dan naikkan,” tutur Idris.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra menandaskan, DPRD Kota Depok mendukung upaya pembenahan tata kelola pemerintahan oleh Pemkot Depok. Selain itu, Putra pun menyatakan sokongannya kepada KPK dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Apresiasi kepada KPK dan jajaran Pemkot Depok dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, sebagai wujud pemerintahan Kota Depok yang akuntabel. Yang paling penting dari ini adalah implementasi sistem pemerintahan yang transparan,” tandasnya.

Ia berharap semoga dengan upaya itu Pemkot Depok akan semakin konsisten dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan. DPRD akan sangat mendukung program pencegahan korupsi terintegrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan Kota Depok yang transparan dan akuntabel, serta partisipatif. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here