Menkominfo Ungkap 20 Persen Warga Indonesia Belum Mau Divaksin

26
ilustrasi vaksin

Beji | jurnaldepok.id
Sebanyak 80 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksin, sementara 20 persennya tidak mau divaksin.

Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G Plate saat meninjau Sentra Vaksin Indonesia Bangkit di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok.

“Dalam konteks Indonesia, 20 persen itu besar. Karena itu perlu usaha bersama, kita melakukan transmisi informasi, literasi informasi pada masyaraka. Kita lakukan bersama. Sekarang waktunya kerja kolaboratif menyelesaikan Covid-19,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk merangkul 20 persen tersebut maka diperlukan pendekatan. Mulai dari literasi yang bersifat umum sampai yang bersifat spesifik mengenai kesehatan. Hal itu dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah.

Dia menambahkan, bahkan sampai garis terdepan seperti kepala desa, lurah, Babinsa, Babinkamtibmas dan tentunya perguruan tinggi, pendidik pengajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi semua kekuatan nasional.

“Semua kekuatan pentahelix (terlibat), termasuk dunia usaha kita gerakkan untuk memungkinkan transmisi informasi yang tepat agar masyarakat mau dan vaksin,”katanya.

Johnny menegaskan vaksin yang diberikan pada masyarakat sudah memenuhi sejumlah unsur. Mulai dari standar yang diberlakukan WHO serta perijinan dari BPOM sudah ada. Kedua, memenuhi syarat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Ketiga, keamanan selama proses vaksin dan post vaksin juga sudah terjamin. Imun terpenuhi. Syarat baik, keamanan terjaga dan halal,” tegasnya.

Untuk segera membentuk kekebalan kelompok maka diperlukan percepatan dengan dibentuknya banyak sentra vaksin di luar Pulau Jawa. Karena tidak mungkin menyelesaikan 181,5 juta masyarakat jika hanya dilakukan di pusat layanan kesehatan saja.

“Nah agar bisa dilakukan dengan cepat maka inisiatif untuk melakukan vaksinasi massal seperti Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit ini perlu kita lakukan. Tidak hanya di Jakarta, di pusat tapi juga di kabupaten dan provinsi luar Jawa,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here