Uang Study Tour Tak Dikembalikan Semua, Orang Tua Siswa Somasi Pihak Sekolah

4880
Kuasa hukum orang tua siswa saat menunjukkan bukti somasi

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Orang tua siswa SMP dan SMA Bintara mensomasi pihak sekolah terkait gagal berangkat studi tour ke Bali dan biaya tidak dikembalikan.

Kuasa hukum sejumlah orangtua murid, Taty Wahyuni Oesman, kepada wartawan mengatakan
rencana tersebut mulanya akan dilaksanakan pada 2020 namun karena situasi pandemi maka kegiatan tersebut dibatalkan. Sayangnya uang pembayaran untuk pembiayaan study tour itu tidak dikembalikan oleh pihak sekolah.

“Setelah melakukan berbagai mediasi akhirnya pihak sekolah mengembalikan uang tersebut sebesar 30 persen. Siswa mulai mencicil uang pembayaran study tour sejak Januari 2020. Total biaya yaitu Rp 3.950.000, namun hingga waktunya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan,” ujarnya, kemarin.

Dikatakannya, wali murid tidak mendapat kejelasan untuk uang yang sudah dibayarkan dan dicicil. Karena merasa sulit berkomunikasi, akhirnya sejumlah wali murid menguasakan kasus tersebut pada kuasa hukum.

“Pihak sekolah sudah diberikan surat undangan berupa somasi oleh kuasa hukum. Disini ada dana studi tour yang tidak ada kejelasan, maksudnya kegiatan studi tour tidak dilaksanakan, namun transparansinya tidak ada. Disini klien kami (orangtua murid) sebenarnya menuntut itu saja, menuntut transparansi pengembalian uang,” katanya.

Mulanya, kata dia, siswa akan melakukan study tour ke Bali. Namun sudah banyak orang tua yang melunasi pembayaran.

“Akhirnya dikembalikan sekitar 30 persen, yaitu senilai Rp 1.325.000. Itu pun dialihkan untuk pembayaran SPP April-Mei, dari jumlah biaya study tour Rp 3.950.000 per siswa. SMP satu kelas, SMA dua kelas,” tambahnya.

Pengalihan uang tersebut menjadi uang SPP hanya melalui persetujuan siswa saja. Siswa diminta tandatangan bukti pembayaran dengan dugaan adanya intimidasi.

“Kami nilai anak mendapat intimidasi, anak-anak ini harus menyetujui pengalihan dana ke SPP. Bahkan mereka sempat diberikan tekanan tidak akan mengikuti ujian pada 10 Maret kemarin,”katanya.

Siswa juga terancam tidak dapat mengikuti ujian sekolah kemarin jika tidak membayar uang SPP bulan April-Mei 2021. Menurutnya hal itu membuat psikologis siswa terganggu.

“Tapi diwajibkan bayar April-Mei, sebelum ujian. Katanya jika tidak bayar tidak bisa ikut ujian. Anak-anak sempat diminta tanda tangan kuitansi untuk persetujuan,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah menyurati Dinas Pendidikan Kota Depok hingga Provinsi Jawa Barat. Dia berharap ada niat baik pihak yayasan untuk mengatasi hal tersebut.

“Yang bikin orang tua resah, tidak terima, karena ada statmen oknum menyebut yang menentukan kelulusan adalah pihak sekolah,” tuturnya.

Herman Dione, kuasa hukum wali murid lainnya berharap, Disdik bisa memfasilitasi upaya mediasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah lain jika mediasi tidak tercapai.

“Jika tidak tercapai, terus terang kami akan membuat LP (laporan polisi) karena kami duga ada penggelapan sejumlah dana oleh oknum di Bintara. Indikasinya sangat masuk,” katanya.

Hingga kini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi tentang kasus tersebut.

Salah satu petugas keamanan sekolah, Yudi hanya menyebut bahwa tidak ada yang bisa dimintai keterangan.

“Semuanya lagi enggak ada. Saya kurang tahu. Pihak yayasan, kepsek semuanya enggak ada, berangkat semua lagi rapat di pusat,” ungkapnya.

Humas SMP SMA Bintara, Ervan saat dihubungi wartawan menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang masih percayakan anaknya belajar di SMP SMA Bintara.

Di masa pandemi Covid 19 ini pihaknya melalui guru terus berinovasi melakukan pembelajaran bagi siswanya.

Terkait adanya orang tua siswa yang akan mensomasi Bintara, Ervan menjelaskan kalau masalah tersebut akan diserahkan kepada kuasa hukum SMP dan SMA Bintara. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here