Cabut Perpres Investasi Miras, Wali Kota Depok Nilai Keputusan Presiden Sudah Tepat

143
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat, ormas hingga partai politik, Presiden RI, Joko Widodo akhirnya mencabut Perpres Investasi Miras.

Menanggapi hal itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyambut baik keputusan Presiden RI, Joko Widodo yang akhirnya mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satu pembahasan dalam Perpres tersebut terkait investasi minuman keras atau miras.

“Keputusan Presiden Bapak Jokowi yang mencabut Perpres siang ini (kemarin,red) sudah benar. Sebab setelah ditetapkan pada 2 Februari 2021, banyak pihak yang menolak adanya Perpres tersebut, termasuk saya,” ujar Idris, Selasa (2/3).

Ia menambahkan, dalam Perpres tertulis regulasi penanam modal baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Namun, kata dia, tetap saja penjualannya akan sangat sulit untuk diatur. Sebab, produsen minuman beralkohol diduga bakal menjual ke daerah-daerah lain.

“Walaupun diperbolehkan di empat provinsi. Tapi penjualannya bisa saja ke daerah lain, misalnya Kota Depok,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sudah sejak beberapa tahun lalu, Kota Depok memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut tertuang pada Perda Nomor 6 Tahun 2008.

“Kami konsisten dalam memberantas miras karena Depok memiliki payung hukum Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda tersebut membuat Kota Depok lebih tertib,” jelasnya.

Menurut Idris, industri minuman beralkohol tidak banyak memiliki pengaruh terhadap ekonomi. Seperti di Kota Depok penyumbang investasi terbesar dari sektor properti.

“Investasi miras lebih banyak mudaratnya. Untuk itu, kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi minuman beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat. Bukan malah didorong untuk naik, maka pencabutan Perpres Investasi Miras sudah sangat benar,” terangnya.

Sementara itu Anggota DPRD Depok, Hj Endah Winarti secara tegas menolak Perpres Investasi Miras.

“Miras membunuh generasi muda, saat ini kita masih memikirkan keluar dari Covid-19, nah ini ada lagi aturan tentang investasi miras. Jelas saya menolak dan merasa ini adalah malapetaka bagi kaum generasi muda dan semuannya,” tegas Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok.

Selain bertentangan dengan kaidah agama, sambungnya, ia yakin semua agama tidak setuju dengan investasi miras.

“Bahkan ada beberapa Anggota DPR RI yang di dapilnya akan diijinkan investasi miraa saja menolak. Mohon pimpinan tertinggi di negeri ini bantu kami menyelamatkan generasi muda, generasi emas, untuk Indonesia tercinta,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here