Lebih Bahaya dari Corona, Anggota DPRD Depok Ramai-ramai Tolak Legalitas Miras

1174
Wali Kota Depok bersama forkopimda saat memusnahkan minuman keras beberapa waktu lalu

Margonda | jurnaldepok.id
Anggota DPRD hingga beberapa elemen masyarakat di Kota Depok menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan legalisasi minuman keras (Miras) di beberapa provinsi di Indonesia.

“Intinya kami tidak setuju karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya,” ujar Hj Qonita Lutfiyah, Anggota DPRD Kota Depok, Senin (1/3).

Ia menambahkan, jika miras dilegalkan di Indonesia, sangat dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan di Negara ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok, Mohamad HB. Ia mengatakan, meskipun presiden mengatur legalisasi miras hanya di beberapa provinsi seperti Bali, NTT, Sulut dan Papua, namun setelah diproduksi dibawa kemana barang tersebut.

“Apakah khusus di wilayah produksi atau diedarkan juga di luar wilayah itu. Misalnya diproduksi di Bali apakah nanti diedarkan juga di Jawa?. Ini yang perlu diatur dengan tegas,” tandasnya.

Dari itu, ia meminta agar presiden dapat mencabut Perpres tersebut.

“Jelas kami tidak setuju, karena lebih banyak mudharatnya dan jauh lebih berbahaya daripada virus corona,” paparnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami menilai, sebenarnya hal itu ranah pemerintah pusat dan Anggota F-PKS DPR RI sudah banyak yang mengkritisi. Namun kebijakan diputuskan di pusat imbasnya pasti akan dengan cepat dirasakan oleh daerah.

“Perpres 10 tahun 2021 ini secara substantial bertentangan dari falsafah bangsa kita. Bahwa jika kita benar-benar menjunjung tinggi Pancasila dimana sila pertama adalah KeTuhanan YME maka akan menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai luhur pancasila,” ungkapnya.

Miras ini, kata dia, tidak hanya agama Islam yang melarang, tapi agama-agama lain juga. Jadi Pancasila, sambungnya, jangan hanya dijadikan jargon di lisan saja, namun harus sungguh-sungguh dilaksanakan dalam semua sisi kehidupan.

“Sekalipun dalam kondisi sulit tetaplah mencari sumber-sumber investasi yang mengedepankan perlindungan kepada rakyat, baik kesehatan fisik, intelektual dan mental,” jelasnya.

Dalam konteks Depok, lanjutnya, saat ini sudah memiliki perda terkait distribusi miras. DPRD juga berusaha melindungi masyarakat dari invasi miras terutama generasi muda.

“Namun kan tetap ada catatan idak mudah karena kewenangan produksi ada di pusat dan sanksinya yang masih menggunakan KUHP yang terlalu ringan. Di daerah-daerah lain sepertinya kasusnya hampir serupa yakni tidak mudah melawan mereka-mereka yang bermain di balik bisnis miras ini,” katanya.

Jadi, kata dia, jika sebelumnya miras masuk kategori industri tertutup saja sudah sedemikian serius dampaknya, apalagi jika menjadi investasi terbuka.

“Kami khawatirkan ancaman bahaya bagi generasi muda akan berlipat-lipat. Kami berharap pemerintah pusat bersedia mengoreksi kebijakan ini. Jangan ada kesan pemerintah jadi menghalalkan segala cara, itu bukan ciri Pancasilais,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here