Idris Beri Sinyal Depok Tak Dipimpin Oleh Plt di Masa Transisi

153
Mohammad Idris saat diwawancarai media

Cipayung | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok terpilih, Mohammad Idris memberi sinyal bahwa dirinya tidak menghendaki Depok dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) di masa transisi kepemimpinan.

“Kami hanya melaporkan saja, bahwa banyak sekali eselon II ini yang kosong, begitu juga dinas-dinas yang sangat fundamental seperti Dinas Perizinan kosong, lurah dan camat juga banyak yang pensiun. Sehingga memang perlu segera diisi,” ujarnya, kemarin.

Terlebih, kata dia, disituasi seperti ini pihaknya digenjot untuk melaksanakan Kampung Siaga yang berbasis RW.

“Maka akan sulit untuk berkoordinasi ketika lurah nya pensiun. Apalagi saat ini ada instruksi menteri terkait pembuatan posko satgas di setiap keluarahan, nanti ketuanya luarah. Kalau lurahnya kosong repot,” terangnya.

Dari itu dirinya berharap palantikan wali-wakil wali kota terpilih dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Sebelumnya, Pengamat Politik Kota Depok, Yusuf Triilis Hendra mengungkapkan, sepatutnya Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan pelantikan pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

“Kami dapat informasi kalau pelantikan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono dilakukan secara serentak dengan walikota wilayah lain di Provinsi Jawa Barat di akhir bulan Februari,” paparnya.

Akan tetapi, kata dia, masih ada daerah lain perihal sengketa pilkada di Mahkamah Konsitusi. Dengan menunggu hasil sidang gugatan Pilkada di Mahkamah Konsitusi, maka dikhawatirkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok tidak tepat waktu pada 17 Februari 2021.

Dimana pada 16-17 Februari merupakan masa habisnya jabatan Mohammad Idris dan Pradi Supriatn sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2016-2021.

“Jika Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri tidak melantik Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono pada tanggal tersebut, maka otomatis akan ada Plt Walikota Depok hingga adanya pelantikan. Yang tidak bersengketa dihukum seperti Kota Depok, semestinya bisa segera dilantik oleh Pak Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Ia menuturkan, dipercepatnya pelantikan kepala daerah terpilh hasil pilkada yang tidak tersangkut sengketa, agar mereka bisa langsung bekerja dan menerapkan kebijakan strategis program mereka di daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan di daerah terus berjalan dan tidak terhambat. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here