Pemkot Depok Instruksikan WFH 75% Bagi Kantor Pemerintah dan Swasta

29
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, Mohammad Idris turut menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-10-Hukham/2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

“Beberapa pengaturan dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, mulai tanggal
11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 diantaranya pelaksanaan Work Form Home (WFH) 75% bagi kantor/tempat kerja, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Idris dalam rilisnya, Minggu (10/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengatur operasional Kegiatan Toko, Pusat Perbelanjaan, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB.

“Aktivitas warga dan/atau meniadakan aktivitas berkumpul dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB. Operasional pasar tradisional dibatasi dari pukul 03.00 sampai dengan pukul 15.00, dengan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas,” paparnya.

Sementara untuk kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis diatur dengan ketentuan antara lain pelayanan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 25% sampai dengan pukul 19.00 dan pelayanan dibawa pulang (take away) sampai dengan pukul 21.00.

“Penyelenggaraan perayaan khitanan dan pernikahan dibatasi 30% dari kapasitas, serta harus melaporkan kepada RT, RW dan Kelurahan setempat. Melaksanakan seluruh ketentuan pengaturan/larangan aktivitas atau kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sebelumnya dalam PSBB Proporsional,” katanya.

Ditegaskannya, seluruh aktivitas warga dan aktivitas usaha wajib menerapkan protokol kesehatan dan akan dilakukan pengawasan oleh Tim Terpadu Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok
yang terdiri dari Pemerintah Kota Depok, TNI dan POLRI.

Ia juga meminta masyarakat untuk mengoptimalkan kembali keberadaan Kampung Siaga Covid-19, sebagai basis pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dimulai dari level keluarga dan komunitas.

“Kepada seluruh warga dan para pihak, dimohon untuk secara ikhlas dapat melaksanakan kebijakan ini, agar kita dapat segera memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Depok. Mari kita gelorakan gerakan 2i3M (Iman, Imun dan Memakai Masker, Mencuci Tangan Dengan
Sabun, Menjaga Jarak),” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here