Pemkot Depok Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Terkait Vaksin Covid-19

314
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Terkait masalah vaksin Covid-19, Pemkot Depok akan mengikuti arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, karena mengenai sasaran siapa saja yang divaksin dan kapan waktu vaksinasi semua diatur oleh pemerintah.

“Bagi kami daerah tentunya sudah mempersiapkan sarana prasarana tempat dan termasuk tenaga kesehatan untuk program ini kepada seluruh warga agar mengikuti arahan pemerintah,” ujar Mohammad Idris, Wali Kota Depok, kemarin.

Dia mengatakan, berkenan dengan beberapa hal yang dipertanyakan atau ditanyakan publik saat ini dapat disampaikan bahwa pertama mengenai informasi kebijakan siaga 1, saat ini pihaknya belum menerima parameter dan indikator.

“Indikator siaga satu yang dimaksudkan Insya Allah kami akan tanyakan ke Provinsi Jawa Barat terkait ini, kepada seluruh warga Depok untuk tidak resah dengan informasi ini,” paparnya.

Terkait dengan ketersediaan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU bahwa saat ini bet rasio untuk isolasi sudah mencapai 85% dan untuk ICU sudah mencapai 90,32%.

“Pemkot Depok mengambil langkah ini yang sedang dibicarakan akan menambah tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit rumah sakit. Kami juga sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit yang diberi amanah menangani covid untuk membahas bersama masalah ini,” katanya.

Idris juga mohon bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan peralatan sesuai yang dibutuhkan mengenai informasi gap data covid antara Kota Depok dengan pusat.

Hal ini sudah dikomunikasikan sejak bulan Oktober tahun 2020 kepada satgas provinsi karena pengendali data ada di provinsi yaitu pikobar.

“Kami juga sudah komunikasi dengan pusdatin Kemenkes dan pusdatin Kemenkes sudah siap melakukan bridging data antar pusat dengan Depok,”katanya.

Dia juga meminta agar Pikobar dapat memberikan akses dan ikut bersama-sama menyelesaikan masalah ini.

“Hal ini sangat penting dalam pandangan kami karena fungsi data salah satunya adalah untuk menghitung zona risiko daerah yang ke-4 terkait dengan imunisasi. Kami berharap apa yang sudah diputuskan pemerintah memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk semua,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here