Gawat! Data Kasus Positif Covid Tak Sinkron, Pemprov Jabar Diminta Buka Akses Pikobar

375
Dadang Wihana

Margonda | jurnaldepok.id
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Depok, Dadang Wihana mengungkapkan, bahwa data kasus Covid-19 antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Pusat tak sinkron.

“Dalam kaitan perhitungan zona resiko daerah adalah data, saat ini gap data Depok dengan pusat sebanyak 5.068 case positif. Perhitungan zona resiko daerah akan akurat jika datanya juga akurat. Data Depok saat ini kasus positif mencapai 18.514, sementara data pusat kasus positif Covid-19 di Depok hanya 13.446,” ujar Dadang kepada Jurnal Depok, Rabu (6/1).

Dadang menjelaskan, data Depok di PICODEP lebih banyak 5.068 dibanding data pusat.

“Gap data per hari Selasa kemarin mencapai 5.068 kasus positif, kita lebih banyak karena real time dan laporan kasus berasal dari berbagai sumber yang masuk ke satgas, sementara data di pusat hanya berasal dari Pusdatin saja,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, masalah gap data tersebut sesungguhnya sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak masih angkanya 500an.

“Ketika Pak Gubernur dan tim nya berada di Depok pada Oktober dan November 2020 lalu sudah kami sampaikan, agar provinsi dapat memfasilitasi dengan pusat. Mengapa? Karena kebijakan data covid di Jabar dikendalikan oleh PIKOBAR. Akan tetapi hingga kini belum ada penyelesaian,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya sudah mengakses ke Pusdatin Kemenkes RI dan tim Kemenkes sudah turun ke Depok tiga minggu lalu. Kemenkes, kata dia, siap rekon data dengan Depok, dengan cara bridging langsung dari data PICODEP Depok.

“Akan tetapi ini mendapat kendala, karena informasi yang kami dapat harus melalui PIKOBAR. Kami coba kontak provinsi agar bisa berikan akses pusat ke Depok, tapi sampai saat ini belum direspon dengan baik, sehingga gap semakin tinggi,” ungkapnya.

Perbedaan data yang tinggi tersebut, sambungnya, mempengaruhi perhitungan zonasi risiko tingkat Kota Depok.

“Kami mohon kepada Satgas Provinsi untuk serius menangani masalah data ini, karena dampaknya sangat vital,” tegasnya.

Terkait Depok Siaga 1 Covid-19, Dadang pun turut merespon pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut.

Dikatakan Dadang, sampai saat ini belum ada parameter siaga 1 dalam masa pandemi Covid-19.

“Kami masih gunakan parameter zonasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai zonasi itu. Kami saat ini focus dalam upaya pencegahan dan penanganan, sesuai yang direncanakan,” terangnya.

Dadang yang pernah mengenyam Pendidikan Wajib Militer juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya focus dan pro aktif bisa membantu kabupaten kota.

“Misalnya integrasi kebijakan antar daerah, fasilitasi penyelesaian gap data antara daerah dengan pusat, membantu penambahan ruang isolasi dan ICU dan lain sebagainya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here