Pembangunan Madrasah Negeri Masih Dinanti

22
Wakil Wali Kota Depok saat menghadiri acara HAB Kementerian Agama

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok menaruh perhatian terhadap rencana pembangunan di Madrasah di Kota Depok. Demikian dikatakan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Depok, Asnawi saat kegiatan
Hari Amal Bakti (HAB) ke 75 Kementrian Agama RI Tahun 2021 dengan Tema Indonesia Rukun, di Halaman Kantor Kementrian Agama Kota Depok, Selasa (5/1).

Tercatat, sejak pisah dari Kabupaten Bogor pada 1999 silam, sampai saat ini kota penyanggah Jakarta itu hanya memiliki satu madrasah negeri.

“Kita kedepan inginnya seperti konsep Pemkot Kota Depok sampaikan, harus ada madrasah negeri dan ini yang kita komunikasikan terus dengan pemerintah daerah maupun pusat supaya betul-betul terlaksana,” ujarnya.

Pihaknya yakin negara sudah memikirkan hal itu (pembangunan madrasah negeri).

“Insya Allah kehadiran negara makin dirasakan oleh masyarakat walaupun mungkin kehadiran negara di madrasah swasta juga sudah hadir, masyarakat bisa menikmati, tapi kalau ada negeri kan lebih mantap lagi,” paparnya.

Ketika ditanya ada berapa madrasah negeri yang rencananya akan dibangun di Kota Depok, Asnawi mengaku belum bisa berkomentar banyak.

“Saya belum bisa memastikan untuk tahun ini, karena kan perlu perencanaan yang sangat matang. Untuk membangun sebuah madrasah negeri tidak seperti membalikan telapak tangan,” tuturnya.

Yang jadi kendala menurut Asnawi, salah satunya adalah mahalnya biaya pembebasan lahan.

“Kami mendukung semuanya-lah, bagaimana konsep. Memang yang paling penting adalah penyediaan lahannya, sementara di Depok kan tahu sendiri keadaan lahannya,” katanya.

Menurut Asnawi, yang ideal adalah satu kecamatan, satu madrasah negeri.

“MI (Madrasah Ibtidaiah)-nya satu, MTS-nya satu, MA-nya satu. Kalau selesai sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan catatan Kemenag, Depok memiliki Raudhatul Athfal (RA) 207 titik. Kemudian untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) 145 titik lokasi, madrasah Tsanawiah (MTS) 75 titik lokasi,” jelasnya.

Sedangkan Madrasah Aliyah (MA) 28 titik lokasi. Semuanya adalah milik swasta, sedangkan negeri hanya ada satu di wilayah Kecamatan Cilodong.

“Kalau di total ada 400 lebih, artinya dari sisi pendidikan agama bahkan belum mencukupi tapi kan ditunjang juga dengan pesantrenan-pesantren yang ada. Pesantren yang ada di kita (Depok) saja sudah mencapai 190 pesantren,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan, pembangunan madrasah negeri seharusnya bisa direalisasikan sejak dulu.

“Tinggal ada di wali kota saja, mau atau tidak itu saja,” katanya.

Pradi mengatakan, secara pribadi dirinya telah mewacanakan di setiap kecamatan ada MI Negeri, Tsanawiyah Negeri maupun Aliyah Negeri.

Idealnya, menurut Pradi, pemerintah hadir menyiapkan kerjasama, dalam hal ini dengan Kemenag wilayah.

“Pemerintah daerah menyiapkan lahan oleh Kemenag. Saya pikir kalau ada sinergi dan kolaborasi yang muaranya untuk kepentingan membangun bukan hanya kemampuan intelektual tetapi juga berbasis spiritual, saya pikir ini bukan hal yang sulit,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here