Gappura Nilai Bantuan Kuota dari Kemendikbud Mubazir

31
Indria Triilis Sari

Margonda | jurnaldepok.id
Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai mubazir dan tidak digunakan para siswa.

Ketua Perempuan Gappura, Indria Triilis Sari mengatakan kuota yang diberikan oleh Kemendikbud tidak seluruhnya terpakai oleh siswa untuk belajar di masa pandemi Covid-19. Dia mendapatkan laporan dari para orang tua siswa kalau bantuan kuota tidak bisa digunakan semaksimal mungkin.

“Sebelum kuota dibagi awalnya semua siswa diminta guru masing-masing nomor ponsel yang dipakai oleh siswa untuk belajar atau yang dimiliki. Semua kami kirim, sesuai dengan nomor yang dipakai siswa. Tapi setelah berjalan kenyataan bukan bantuan kuota tapi diberi kartu perdana baru,” ujarnya, Selasa (5/1).

Dirinya menerima keluhan dari orang tua siswa terkait pemberian kuota ternyata mubazir. Indria menambahkan, setelah adanya keluhan dari orang tua siswa dia bersama tim Perempuan Gappura melakukan pengecekan di lapangan.

“Ternyata apa yang disampaikan oleh orang tua siswa kami temukan di lapangan. Pemberian kuota bagi siswa ternyata mubazir dikarenakan para siswa mendapatkan kuota dengan nomor provider baru dan ada yang tidak bisa diakses. Dengan nomor kuota baru, siswa akan mengalami kesulitan seperti harus mendaftar dulu ke admin provider kartu tersebut,” paparnya.

Hal ini juga yang menimbulkan siswa jadi tidak mau menggunakannya, akibatnya kuota itu tidak digunakan.

“Para siswa mendapatkan kuota dengan nomor baru namun ketika digunakan tidak bisa sehingga mubazir. Seharusnya Kemendikbud jangan memberikan kuota dengan nomor baru akan tetapi memberikan kuota ditujukan ke nomor siswa yang sudah ada sehingga tepat sasaran,” jelasnya.

Dikatakannya, Kemendikbud memberikan 30 GB kuota belajar dan 5 GB kuota umum ke setiap siswa. Kuota belajar hanya bisa digunakan pada platform digital yang ditentukan pemerintah. Sementara, kuota umum digunakan untuk mengakses berbagai macam platform digital guna mencari informasi.

“Tapi kuota yang lebih sering dipakai justru kuota umum, misalnya membuka Youtube misalnya anak SMA untuk praktek kemudian gurunya suruh ngirim video, terus gurunya ngajarnya pakai channel YouTube. Itu semua ternyata membutuhkan kuota umum, termasuk teleponan menggunakan video call, nah itu kan semuanya pakai kuota umum. Nah kuota belajarnya kerap kali nggak dipakai guru-guru,” ungkapnya.

Dia mengingatkan Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet cermat dalam menentukan provider yang layak digunakan di sebuah daerah. Dengan demikian, lanjut dia, pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran.

“Pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider,” terangnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran untuk uang kuota internet. Dia juga mendukung Dinas Pendidikan Kota Depok yang membatalkan Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka di sekolah karena masih rentannya pandemic Covid 19. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here