Meleset dari Target, Pembangunan Kantor Kelurahan Krukut Molor

133
Beberapa pekerja terlihat masih melakukan pekerjaan Kantor Kelurahan Krukut

Limo | jurnaldepok.id
Harapan warga Kelurahan, Kecamatan Limo untuk menikmati pelayanan di Kantor Kelurahan yang baru pada awal bulan Januari 2021 sepertinya belum bisa terealisasi, pasalnya hingga tanggal 2 Januari 2021, pekerjaan pembangunan Kantor Kelurahan Krukut yang menyerap anggaran Rp 3,67 miliar belum juga rampung.

Saat dikonfirmasi Jurnal Depok, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Krukut, Kecamatan Limio, Husin Tohir membenarkan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung dua lantai di Jalan Masjid Daruttaqwa Rw 07, Kelurahan Krukut yang akan dijadikan Kantor Kelurahan.

“Memang seharusnya sudah selesai sebelum tutup tahun, tapi sampai kemarin tanggal dua Januari saya lihat masih ada pengerjaan, artinya itu belum selesai,” ungkap Husin Tohir.

Pernyataan senada diakui oleh Lurah Krukut, Kecamatan Limo, Rohman Tohir.
Dikatakan Rohman, pada tanggal 2 Januari 2021 pihak Kontraktor pelaksana pembangunan Kantor Kelurahan Krukut masih melaksanakan pengecatan dinding bangunan kantor. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

“Pekerjaan pembangunan sudah dimulai pada pertengahan bulan September 2020, harusnya pada pertengahan bulan Desember semua pekerjaan sudah rampung, tapi kami enggak tau juga faktanya hingga hari Sabtu tanggal dua Januari belum juga selesai dan masih ada giat pengecatan bangunan Kantor,” kata Rohman.

Meski jelas jelas telah melewati limit waktu pengerjaan, namun orang nomor satu dijajaran Kantor Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo mengaku belum mendapat penjelasan terkait tindak lanjut pelaksanaan pembangunan maupun sanksi terhadap kontraktor pelaksana pembangunan.

“Kami berharap pekerjaan Kantor Kelurahan secepatnya selesai dan kami bisa segera menempati Kantor baru, tapi kami belum tahu, kapan serah terima nya dan kapan kami bisa menempati Kantor baru itu, karena semua mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Kota, dan soal sanksi itu bukan kewenangan kami tapi merupakan kewenangan dinas teknis pengadaan proyek pembangunan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim) Kota Depok,” pungkas Rohman. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here