Tolak Politik Uang, Apapun Bentuk dan Jenisnya

52
Perempuan Gappura saat melakukan sosialisasi tolak politik uang

Cipayung | jurnaldepok.id
Belasan emak-emak melakukan aksi simpati membentangkan spanduk yang bertuliskan Tolak Politik Uang di sekitar Jembatan Serong, Cipayung. Hal itu dilakukan menjelang hari pencoblosan Pilkada Depok pada 9 Desember 2020 dan meminta masyarakat untuk berani menolak politik uang.

Ketua Perempuan Garda Peduli Perjuangan Rakyat atau Perempuan Gappura, Indria Trilis Sari mengatakan, Perempuan Gappura mengajak calon wali-wakil walikota Depok untuk melawan segala macam bentuk politik uang. Dia mengatakan dalam rangka menciptakan pilkada Depok yang bermartabat, berintegritas, jujur dan adil.

“Kami rasa bukan hanya peserta pilkada saja yang harus berintegritas, tetapi para pemilih juga harus memiliki tekad yang sama, pemilih tentu saja harus berintegritas perlu penegasan tolak politik uang,” ujarnya, Senin (7/12).

Untuk bisa rasional dalam memberikan hak suaranya, seorang pemilih jangan pernah mau untuk diintimidasi dengan rayuan-rayuan politik uang. Pilkada serentak 2020 ialah salah satu kesempatan pemilihan umum yang menjadi tanggung jawab baik penyelenggara, peserta dan pemilih.

“Sebab dari hasil tanggung jawab tersebut nantinya bakal melahirkan pemimpin yang amanah kedepannya. Menjadi tanggung jawab kita bersama agar pilkada ini bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik yang bisa nanti menjalankan aspirasi masyarakat,”katanya.

Di sisi lain, dengan tragedi COVID-19 segala permasalahan yang ditimbulkan, termasuk permasalahan ekonomi dan lapangan kerja.

“Aksi Tolak Politik Uang yang kami lakukan ini untuk mewujudkan pilkada Depok yang Bermartabat dan Berintegritas, disinilah asyarakat akan teruji. Teruji karakter moralitasnya, sekaligus wawasan politik dan kebangsaannya, artinya dengan godaan uang, ekonomi di tengah tuntutan akibat pendemi ini. Rakyat di uji apakah mampu mempertahankan karakter moral itu..? Atau justru tersungkur kedalam pelukan politik uang. Atau apakah masyarakat pemilih akan kehilangan akal sehat dan wawasan politik yang sehat dalam memilih karena jebakan politik uang itu,” ungkapnya.

Dengan gerakan aksi Tolak Politik Uang ini Perempuan GAPPURA berharap masyarakat pemilih semakin dewasa dalam berpolitik serta berakal sehat dan berwawasan politik yang sehat serta tidak mau dan menolak.

“Jangan dinina bobokan oleh hiburan sesaat politik uang yang justru akan merusak masa depan daerah kita dan generasi. Harapan kami masyarakat pemilih semakin sadar politik dan tetap berakal sehat dalam menentukan pilihannya jangan sampai terbuai oleh bujukan politik uang sebagai hiburan sesaat. Percayalah Politik uang itu merusak tatanan demokrasi dan politik,”katanya.

Pemerhati Politik Kota Depok, Yusuf Trilis Hendra mengatakan, biasanya menjelang pelaksanaan pencoblosan ada saja pihak-pihak yang bermanuver untuk memperoleh suara.

Salah satunya dengan melakukan politik uang yang membagikannya pada waktu pagi hari atau istilah serangan fajar.

“Sudah menjadi tradisi jika ada kegiatan pencoblosan pesta demokrasi maka muncul istilah serangan fajar,” tandasnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 74 ayat 4 UU 10 tahun 2016, calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut dia, undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas telah mengatur perihal praktik politik uang. Bukan hanya mereka yang memberikan imbalan, namun siapapun yang menerima imbalan, akan ada sanksi hukumnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here