Anggota DPRD Menilai Kriteria Warga Miskin Perlu Direvisi

26
Anggota DPRD Depok saat reses door to door

Beji | jurnaldepok.id
Kriteria atau kategori warga miskin di Kota Depok perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Demikian dikatakan anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Rezky M Noor saat melakukan reses door to door ke sejumlah warga di dapilnya.

Dia mengatakan, masih rancunya kriteria warga miskin yang diterapkan pemerintah, membuat warga sering sekali tidak mendapatkan bantuan karena dianggap tidak memenuhi kategori yang telah ditetapkan.

“Hal tersebut harus direvisi lagi, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi. Kalau saya nilai, kriteria warga miskin yang ditetapkan oleh pemerintah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, inilah yang menjadi perhatian bersama, agar bisa direvisi lagi, agar tidak ada lagi warga yang tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ia berharap, agar pemerintah bisa memikirkan kembali tentang kriteria yang telah ditetapkan tersebut, agar tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan.

Dia mengaku banyak keluhan dari warga di daerah pemilihannya yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan.

“Kategori warga yang benar-benar miskin sangat sulit ditemukan, namun kalau tidak diberikan bantuan akan membuat warga kesulitan dalam memenuhi keperluan sehari hari, sehingga perlu dikomunikasikan kembali dengan kebijakan tersebut,” paparnya.

Bahkan, menurutnya dengan tidak sesuainya kriteria tersebut angka kemiskinan akan menjadi simpang siur karena data lapangan yang berbeda-beda.

“Kriteria Badan Pusat Statistik dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Kriteria itu, misalnya, hanya makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Kenyataannya, di daerah dan Depok banyak warga miskin yang makan tiga kali sehari. Rumah beralaskan tanah, namun di Kota Depok sudah jarang kondisi tersebut ditemukan,” jelasnya.

Kriteria lain, sambungnya, masalah kepemilikan rumah dan kriteria ini yang kadang membingungkan.

“Warga punya rumah akan tetapi rumahnya tersebut warisan dari orang tua, namun warganya tidak memiliki pekerjaan yang layak. Sampai saat ini belum ada satu kesepakatan yang sama dalam metode pendataan jumlah masyarakat miskin. Sejumlah instansi pun memiliki metode, parameter, dan data akhir yang tidak seragam,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here