857 ASN Diduga Melanggar Netralitas di Gelaran Pilkada

140
Seminar nasional bertajuk ‘Membangun Netralitas ASN dan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan secara daring

Beji | jurnaldepok.id
Sekitar 857 Aparatur Sipil Negara dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2020. Demikian dikatakan Komisioner KASN, Arie Budhiman saat seminar nasional bertajuk ‘Membangun Netralitas ASN dan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan secara daring.

Seminar tersebut digelar oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA.

“Masalah pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada masih terus terjadi hingga saat ini, bahkan seperti yang sudah diprediksi sebelumnya pada masa kampanye sekarang ini banyak dilaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah penyelenggara Pilkada,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, per 13 November 2020 terdapat 857 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

“Sebanyak 625 ASN telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada 458 ASN atau 73.3 persen,” paparnya.

Dari sisi kategori pelanggaran, kampanye media sosial menduduki persentase terbesar, yaitu 25 persen.

“Virus N20 atau Netralitas 2020 ini banyak menginfeksi ASN di Indonesia dengan pelanggaran di media sosial sebagai yang tertinggi,”katanya.

Ketua KASN, Agus Pramusinto menambahkan pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi hingga 20 hari menjelang pencoblosan ini. Keberpihakan ASN bisa jadi karena adanya ketakutan bahwa posisinya akan lengser, kalau salah satu calon menang.

“Padahal yang terpenting adalah memiliki kompetensi. Siapapun yang menang, kalau kita memiliki kompetensi, kita bisa menduduki posisi apapun di birokrasi. Tidak perlu takut. Sistem ASN juga tidak memungkinkan kenaikan pangkat, pemecatan dan sebagainya diganggu gugat oleh siapapun yang memegang kekuasaan,” tandasnya.

Dosen FIA UI, Dr. Lina juga menjelaskan pentingnya netralitas dalam menopang meritokrasi agar tercipta kemapanan demokrasi.

Sistem Merit merupakan sistem manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

“Jangan sampai kita menghancurkan demokrasi karena kita tidak memiliki meritokrasi. Makin tinggi integritas seseorang, maka makin tinggi netralitasnya. Integritas ASN menjadi landasan dan pegangan dalam menjalankan tugas agar konsisten dengan perilaku yang sesuai dengan nilai, norma dan etika,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here