Pertanyaan ‘Maut’ Idris-Imam Membuat Pradi-Afifah ‘Klepek-klepek’

948
Mohammad Idris-Imam Budi Hartono di sela acara debat

Jakarta | jurnaldepok.id
Pasangan Calon Wali-Wakil Wali Kota Depok di pilkada 9 Desember 2020, Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono secara resmi mengikuti Debat Publik perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di salah satu stasiun televisi swasta.

Kedua pasangan saling ‘jual beli’ serangan dari segmen satu hingga segmen terakhir. Mereka saling ‘menyerang’ mulai dari penyampaian visi misi hingga sesi debat antar kedua paslon.

Klimaksnya terjadi di sesi keempat dimana saat itu Calon Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanyakan terkait langkah stategis yang akan diambil paslon nomor urut 1 yakni Pradi-Afifah terkait TPB, dan ini jawaban Pradi

“Di dalam menerima amanah kita sepakat orientasinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Kita bersama-sama mengemban amanah itu berbagi kepada pasangan. Namun tentunya ada kaidah-kaidah atau aturan yang memang standarnya adalah Undang Undang tugas wali kota dan tugas wakil wali kota. Maka kami Pradi-Afifah dalam rangka meningkatkan PBB yang In Sya Allah akan kami tingkatkan dengan upaya-upaya pendekatan stakeholder, untuk terlibat di dalamnya dalam elaborasi dan kolaborasi pembangunan di Kota Depok. Karena bagimanapun Depok merupakan kota yang sangat majemuk dan hetrogen yang pada akhirnya semua diminta untuk berkontribusi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing,” ujar Pradi saat menjawab pertanyaan Idris dalam Debat Publik, Minggu (22/11).

Menerima jawaban seperti itu, Idris rupanya tidak puas dan ia mengungkapkan bahwa pertanyaanya adalah terkait TPB bukan PBB.

“Yang saya tanyakan bukan PBB tapi TPB. Bagaimana langkah strategis anda untuk mempertahankan kemajuan di Kota Depok dari konteks TPB,” katanya.

Pradi pun menjawab pertanyaan yang dimaksud dengan adanya kiat-kiat khusus untuk mempertahankan hal itu.

“Apa yang sudah dilakukan Pemkot Depok akan dilakukan penajaman-penajaman dan melibatkan stakeholder yang ada entah itu para akademisi, konsultan, para ahli dan In Sya Allah ini akan terealisasi di masa yang akan datang,” jawab Pradi.

Namun jawaban itu dikoreksi kembali oleh Idris bahwa yang dimaksud TPB adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih akrab disebut Sustainable Development Goals (SDG’s) yang merupakan menjadi tujuan pemerintah pusat dan harus direalisasikan.

Pertanyaan ‘maut’ Idris yang kedua untuk Pradi yakni terkait bagaimana kiat paslon 01 melakukan akselerasi 100-0-100.

Dalam kesempatan itu Pradi mengungkapkan bahwa istilah-istilah yang tidak familyer di publish, termasuk beberapa waktu lalu dirinya berkeberatan karena banyak istilah-istilah yang dipahami oleh masyarakat.

“Fakta di lapangan persoalan berbagi dan sebagainya, kewenangan dan sebagainya, tagline nya friendly city tapi faktanya kita harus evaluasi lagi, tepat enggak terkait yang demikian. Memang kewenangan kami diatur oleh Undang Undang, tapi yang namanya berbagai itu kami pikir berkomunikasi yang baik apalagi ini di era 4.0, dimana semua diera keterbukaan. Jadi saya tanya lagi Pak Wali ini dan saya masih sebagai wakil, paham betul tidak apa yang dikatakan 100-0-100, jangan-jangan beliau malah enggak paham terkait hal ini, saya perlu tahu juga apa yang beliau sampaikan,” ungkap Pradi.

Idris pun langsung merespon hal itu. Menurutnya, sebagai pimpinan daerah apakah ia sebagai wali kota, wakil wali kota, apakah sekda atau siapapun, istilah-istilah strategis ini apalagi amanat pemerintah pusat harus dipahami.

“Sebenarnya ini sangat popular dikalangan masyarakat, itu artinya kami ingin 100 persen air minum layak untuk warga Depok, 0 persen wilayah kumuh di Kota Depok selesai semuanya dan 100 persen realisai sanitasi (100-0-100,red) dan ini sangat menyentuh kebutuhan warga masyarakat. Aneh, kalau pimpinan di daerah tidak memahami kondisi ini,” jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi ketika Calon Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono melemparkan pertanyaan kepada Calon Wakil Wali Kota Depok, Afifah Alia.

Saat itu Imam bertanya kepada Afifah apakah dirinya mengerti terkait dengan KUA-PPAS yang ada di Kota Depok dan bagaimana dirinya mempertahankan serta meningkatkan APE. Dan ini jawaban Afifah

“Yang kami rasakan bagi kami dan warga Depok saat ini adalah bahwa pembangunan tidak merata di Kota Depok, yang dilakukan Pemkot Depok adalah menghabiskan APBD untuk pembangunan. Contoh, membangun alun alun dengan APBD, padahal kita cukup menyediakan lahan, lahan tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tapi APBD bukan digunakan untuk penyediaan lahan, tapi malah digunakan untuk pembangunan,” kata Afifah.

Kedepan, kata dia, jika Pradi-Afifah dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Depok pihaknya akan konsisten mengalokasikan APBD untuk penyediaan lahan, karena saat ini di Depok sangat kekurangan sekolah.

“Kewajiban Pemkot Depok menyediakan lahan, pembangunannya bisa minta dari provinsi. Saat ini Depok memiliki 130 SD Negeri tapi kita hanya memiliki 16 SMA dan empat SMK, ini dirasakan sangat kurang oleh masyarakat Depok. Kedepan kami akan menggunakan anggaran untuk menyediakan lahan agar kami bisa menyerap anggaran dari pusat dan provinsi,” ungkap Afifah.

Namun begitu, Imam merasa jawaban Afifah jauh dari pertanyaan yang ia lontarkan.

“Kalau tidak tahu apa itu KUA-PPAS dan apa itu APE, padahal ini merupakan anugrah bagi Kota Depok terhadap kondisi perempuan, padahal ia (Afifah,red) sebagai calon perempuan, tapi ternyata tidak mengetahui tentang itu. Ketika saya tanya tentang KUA-PPAS ternyata jawabannya juga tidak tepat, karena mekanismenya tidak tahu sehingga membuat program yang dibuat akan ngaur. Mudah-mudahan Depok kedepan akan lebih maju, berbudaya dan sejahtera bersama Idris-Imam,” jelasnya.

Kepada Jurnal Depok Imam mengungkapkan, yang dimaksud KUA-PPAS merupakan kepanjangan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sementara, sambungnya, APE merupakan kepanjangan dari Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang merupakan suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here