Polarisasi Pilkada Mencuat, Ketua Pansus Dibabat Habis Kubu 01

497
Sri Utami

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Pembentukan panitia khusus (Pansus) empat rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Depok dan inisiatif DPRD Depok penuh unsur politis. Pasalnya, dari empat pansus yang dibentuk, seluruhnya diketuai oleh parpol pendukung paslon nomor urut 01, Pradi-Afifah.

Hal itu pun mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Depok, Hj Sri Utami. Ia menilai, jabatan ketua dan wakil ketua empat pansus memiliki aroma politis yang kuat di tengah perhelatan Pilkada Depok.

“Sebelum ditetapkan, kami sudah mengusulkan agar pimpinan kombinasi dari perwakilan Komisi C dan A. Karena jika pimpinan baik ketua maupun wakil Komisi A saja, kami khawatir perspektif dan penjiwaannya akan berbeda. Apalagi dari dapil yang sama. Ini kan jadi mengundang tanda tanya ada apa,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Kamis (12/11).

Tak hanya itu, ia juga menyayangkan adanya jabatan ketua dan wakil ketua pansus dari komisi yang sama yakni Komisi A.

“Dua-duanya dari Komisi A. Pdahal secara tupoksi Pansus IV ini ranahnya Komi C karena terkait dengan tata kota, pembangunan infrastruktur air, energi, transportasi, jaringan telekomunikasi, penyediaan RTH dan kepastian bagi keberlanjutan/kelestarian Kota Depok. Kami sudah mengusulkan nama Pak Mazhab dari Komisi C dan telah memiliki segudang pengalaman namun kalah voting,” paparnya.

Wanita yang akrab disapa Ibu Uut itu juga menyayangkan Koordinator Pansus IV, H Tajudin Tabri yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi C seharusnya bisa memberi arahan secara bijak.

“Seharusnya pimpinan ada dari unsur Komisi C. Tapi nuansa politis pilkada sepertinya membungkam rasionalitas profesional anggota DPRD,” katanya.

Dari itu, Uut mengajak masyarakat untuk benar-benar mengawal Raperda yang akan dipansuskan, secara khusus Raperda RTRW agar revisi tersebut tidak digiring pada kemudahan perijinan saja dengan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

“Amanah penyediaan RTH sebesar 30 persen dan Depok sebagai wilayah konservasi air,” ungkapnya.

Sementara itu Pimpinan DPRD Depok, H Tajudin Tabri yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi C mengatakan, keputusan siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua pansus tidak ada kaitannya dengan momen pilkada.

“Saya kan enggak punya hak suara untuk memilih itu, yang memilih itu anggota semua. Mungkin anggota memiliki penilaian terhadap siapa yang dijadikan ketua karena ia mampu memahami permasalahan seperti RTRW. Kalau bicara partai, dari Golkar tidak ada yang menjadi ketua, itu usulan dari anggota dewan dan anggota fraksi,” tanggapnya.

Tajudin menilai, tidak mempersoalkan siapa ketua dan wakil ketua pansus yang menjabat.

“Yang terpenting pada saat rapat pansus ada yang disampaikan. Misalnya PKS ada tiga anggotanya yang ditugaskan, dan mereka ada di salah satu pansus, mereka juga bisa memberikan masukan-masukan. Saya enggak tahu kalau di pansus lain, nanti mereka juga bisa berdebat kok dalam pembahasan,” katanya.

Seperti diketahui DPRD Kota Depok telah membentuk empat pansus untuk membahas tiga Raperda dari Pemerintah Kota Depok dan satu Raperda inisiatif DPRD.

Adapun empat Raperda itu di antaranya Raperda Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (Pansus III),
Rapreda Rencana Tata Ruang Wilayah (Pansus IV), Raperda Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Pansus V) dan Raperda Kerjasama Daerah dan Pencabutan Perda Nomor 10 th 2002 tentang Pembentukan RT,RW dan LPM (Pansus VI).

Sementara itu ini nama-nama ketua dan wakil ketua empat pansus diantaranya Ketua dan Wakil Ketua Pansus III, Lahmudin (PAN)-Mohammad HB (Gerindra); Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV, Hamzah (Gerindra)-Ikravany (PDIP); Ketua dan Wakil Ketua Pansus V, Rudi Kurniawan (PDIP)-Supriatni (Golkar) serta Ketua dan Wakil Ketua Pansus VI, Nurhasyim (Golkar)-Oparis Simanjuntak (PSI). n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here