Bawaslu Sebut Pelanggaran Pilkada Menurun

17
Dede S Permana

Beji | jurnaldepok.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mencatat penurunan angka pelanggaran pada minggu ke-empat masa Kampanye para peserta Pilkada Kota Depok 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Depok, Dede Slamet dalam keterangan resminya mengatakan, dalam berita sebelumnya, pekan pertama hingga ke-dua, ditemukan banyak pelanggaran dari ke-dua pasangan calon, baik itu pelanggaran protokol kesehatan dan lainnya.

Selain pelanggaran, metode kampanye daring juga kurang dilirik oleh para paslon. Bahkan, tak ada kampanye daring yang terselenggara pada pekan ke-dua masa kampanye.

“Dari total 23 pelanggaran protokol kesehatan penurunan protokol kesehatan, penurunan signifikan terjadi pekan kedua dari sembilan pelanggaran menjadi enam. Dan di pekan keempat anggota kami mencatat dari enam pelanggaran menjadi dua pelanggaran di masa kampanye,” ujarnya, kemarin.

Akan tetapi, sambungnya, di satu sisi kampanye metode daring pun mengalami peningkatan walaupun masih belum full daring.

“Kendati mengalami peningkatan dalam kampanye metode daring, masih terdapat titik kumpul warga untuk menyaksikan live streaming kampanye. Anggota kami masih menemukan terdapat titik-titik kumpul masa untuk nobar live streaming seperti yang dilakukan salah satu paslon,”katanya.

Bawaslu Kota Depok, kata dia, terus mendorong agar kepatuhan Protokol Kesehatan diimbangi pula dengan optimalisasi kampanye media sosial dan daring.

Dede mengungkapkan, pihaknya mencatat ada 1.039 kegiatan kampanye di-11 Kecamatan yang ada di Kota Depok hingga 5 November 2020.

“777 giat tatap muka dan dialog, 58 giat pertemuan terbatas, 15 giat kampanye daring, serta 189 giat penyebaran bahan kampanye,” bebernya.

Penyebaran bahan kampanye, Dede berujar para paslon rajin membagikan stiker hingga brosur berupa visi misi.

“Kegiatan penyebaran bahan kampanye menunjukan peningkatan volume kegiatan, biasanya dilakukan dalam bentuk door to door dengan membagikan bahan kampanye, yang paling sering yaitu stiker dan brosur visi misi paslon,” katanya.

Tercatat 7.657 APK ditertibkan yang terdiri dari jenis banner, baliho, dan spanduk.

Dia mengatakan sejumlah APK yang ditertibkan ini melanggar peraturan, seperti diantaranya dipasang pada sarana publik, hingga tiang listrik dan pohon.

“Penertiban tahap pertama ini menyasar APK dengan resiko pelanggaran skala rendah dimana dipasang pada sarana publik, pohon, tiang listrik. Ada APK Paslon yang terpasang di pagar kediaman warga tanpa seizin pemiliknya,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here