Awas! Banpres Disusupi dan Diklaim Seolah dari Pasangan Calon Wali Kota

434
Ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk yang ke 11 kalinya mulai dilakukan di masing-masing kelurahan. Namun begitu, banyak pihak mengkhawatirkan Banpres untuk masyarakat terdampak Covid 19 disusupi oleh oknum timses pasangan calon (Paslon) yang berlaga di Pilkada Kota Depok, dengan cara menaruh gambar paslon di dalam paket sembako tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Kota Depok Divisi Penyelesaian Sengketa, Sriyono mengungkapkan jika memang ditemukan adanya kasus tersebut masyarakat diminta untuk melaporkannya ke Bawaslu.

“Kalau Banpres enggak boleh ada stiker atau gambar paslon di dalam paket sembako, itu kan sifatnya bantuan presiden bukan kepentingan pribadi,” ujar Sriyono kepada Jurnal Depok, Minggu (1/11).

Ia menambahkan, jika ditemukan hal tersebut maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) yang di dalamnya ada aparat kepolisian dan kejaksaan.

“Nanti akan kami bawa kesana, kami cek regulasinya, PKPU, Bawaslu dan Undang-Undang nya, boleh atau tidak. Jika tidak boleh, nanti bisa ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Bawaslu tidak memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan salah atau tidak,” paparnya.

Namun begitu, pihaknya akan terus mengawasi paket bantuan presiden tersebut hingga sampai ke tangan masyarakat.

“Secara modus kan bisa saja berubah dari waktu ke waktu, bentuknya juga berbeda. Ini harus diwaspadai oleh Panwascam, jika ditemukan itu dan ada yang melapor pasti kami tindak lanjuti,” terangnya.

Koordinator Jaringan Relawan Idris Imam (JARII), Rintis Yanto mengatakan, Banpres merupakan bantuan pemerintah pusat. Selayaknya, kata dia, pemerintah pusat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok.

“Semestinya bantuan itu dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, bukan lembaga-lembaga masyarakat. Tapi kalau diarahkan kepada pilihan politik, maka itu sudah melanggar aturan. Kalau fakta dan buktinya ada, silahkan laporkan ke Bawaslu,” tandasnya.

Data dari Dinas Sosial Kota Depok, jumlah penerima Bantuan Presiden hingga tahap VI Juli lalu mencapai 123.881 kepala keluarga. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here