Jangan Tergiur Janji Manis, Idris Sebut Berobat Gratis Pakai KTP Tak Mungkin

421
Mohammad Idris saat melakukan kampanye di wilayah Sawangan Baru

Sawangan | jurnaldepok.id
Calon Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan janji manis di pilkada Depok yang menjanjikan berobat gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Jelas, itu menyalahi Undang Undang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semuanya sudah diarahkan kepada BPJS. Iya, termasuk saya pakai BPJS, ini sudah diatur Undang Undang. Bisa itu dilakukan kalau ada kesepakatan anatara DPR dan pemerintah pusat,” ujar Idris saat melakukan kampanye di wilayah Kelurahan Sawangan Baru, Kamis (15/10).

Dari itu, Idris meminta masyarakat khususnya kaum ibu agar tidak terpesona dengan janji tersebut.

“Jangan tertipu dan terpesona jika ada yang menjanjikan berobat gratis pakai KTP, enggak mungkin itu. Kalau saya jadi presiden pasti saya akan marah, karena kan itu aturan presiden, yang tandatangan kan presiden, jadi ini enggak benar,” paparnya.

Ia menambahkan, terakhir dirinya membuat kebijakan untuk mengcover sekitar 500 penduduk Depok yang iuran BPJS nya ditanggung oleh Pemerintah Kota Depok.

“Itu saja tidak bisa dicover semua karena aturan yang terdapat di BPJS. Kalau aturannya boleh, atau nanti dibuat Perpres semua warga dibenarkan mendapat BPJS baru kita bisa bilang brobat gratis pakai KTP, jadi jangan asal ngomong,” paparnya.

Lebih lanjut ia meminta masyarakat tidak tergiur oleh program yang bagus namun menyalahi aturan-aturan.

“Kecuali jika presidennya nanti berubah dan anggota dewannya juga berubah, disepakati lagi masalah jaminan kesehatan nasional. Seperti dulu, daerah dibenarkan memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),” jelasnya.

Dikatakannya, pada saat ia masih menjabat sebagai wakil wali kota, program Jamkesda masih berlaku, dan siapapun yang mengajukan biaya pengobatan dikasih tanpa membeda-bedakan jenis penyakitnya.

“Dulu jamannya Jamkesda semuanya dapat, tanpa melihat golongan miskin atau tidak. Karena aturan BPJS akhirnya saat ini kami siasati ada namanya aturan wali kota tentang Bansos Kesehatan, ini mungkin belum pernah terdengar di masyarakat,” terangnya.

Dijelaskannya, yang dicover BPJS sesuai dengan JKN merupakan warga yang tidak mampu. Namun begitu, masih ada pula warga yang tak mampu yang belum memiliki BPJS karena data DTKS itu tidak semuanya dapat dan terdaftar di pemerintah pusat karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Nama-namanya itu ditentukan oleh pemerintah pusat, kalau wali kota yang menentukan nama-namanya itu In Sya Allah beres, karena kewenangannya enggak ada,” ungkapnya.

Namun begitu, dirinya tidak kehilangan akal. Dimana warga tidak mampu yang belum mendapatkan BPJS bisa mengajukan bantuan kesehatan ke wali kota.

“Terakhir sebelum saya cuti tanggal 22 September, saya sempat tandatangan Bansos Kesehatan untuk warga tidak mampu sebesar Rp 350 juta, itu dari APBD, itu enggak masalah karena mereka warga tidak mampu,” terangnya.

Sementara itu Calon Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Afifah Alia mengatakan, program brobat gratis pakai KTP bukan isapan jempol belaka.

“Bisa diterapkan di Depok. Contoh Kota Bekasi yang sudah lebih dulu pakai program ini. Tinggal bagaimana kita. Mau merealisasikan atau tidak,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji | Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here