Pemuda Muhammadiyah Gusar, Petisi Pilkada Sehat Belum Ditandatangani Paslon

87
Kunjungan Pemuda Muhammadiyah Depok ke masing-masing paslon beberapa waktu lalu

Margonda | jurnaldepok.id
Gerakan Petisi Pilkada Depok Berintegritas dan Sehat (Menyelamatkan) hingga kini belum ditandatangani pasangan calon wali-wakil wali kota Depok baik pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia maupun pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

”Petisi ini sesungguhnya lahir dari keprihatianan mendalam akan sebuah perhelatan suksesi kepemimpinan yang terbiasa dengan karakter pragmatis dan nir-etika politik. Kami Angkatan Muda Muhammadiyah Depok merumuskan dan mengajukan poin-poin penyelematan demokrasi melalui petisi yang telah disosialisasikan dan sebarluaskan di media massa serta media sosial,” ujar Dani Yanuar Eka Putra, Ketua PDPM Kota Depok, Selasa (13/10).

Namun sayang, kedua pasangan calon hingga kini belum menandatangani petisi yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh KPU dan Bawaslu.

”Pada 3 Oktober 2020, kami bertemu dengan Calon Wali Kota nomor urut 2 atas nama Mohammad Idris. Dengan kesimpulan bahwa M Idris menerima kehadiran kami dengan baik dan mengapresiasi langkah kami, namun tidak bisa serta merta menandatangani komitmen petisi sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Bawaslu dan KPU Kota Depok,” paparnya.

Selanjutnya, sambungnya, pada 12 Oktober 2020, sebagaimana halnya M Idris, pihaknya berhasil menemui Calon Wali Kota nomor 1 atas nama Pradi Supriatna.

”Berdasarkan hasil pertemuan, Pradi menerima kehadiran kami dengan baik dan mengapresiasi langkah kami atas petisi yang dibuat, namun belum bisa langsung menandatangani komitmen Petisi Berintegritas dan Sehat,” ungkapnya.

Atas capaian tersebut pihaknya memandang bahwa idealnya setiap perhelatan pemilihan, kejujuran yang termuat dalam norma yang menjadi definisi integritas dikedepankan sebagai prinsip yang utama.

“Bukan mencurigai tawaran komitmen kejujuran, mengkalkulasi kejujuran sebagai dampak potensi kekuasaan, dan menghindari berbagai sikap dusta dalam lisan, perilaku, dan kepribadian. Hal-hal tuna moral tersebut haruslah dihindari oleh setiap stakeholder dalam pemilihan,” jelasnya.

Pada pilkada dan setiap fasenya, kata dia, seluruh elemen Depok diuji kejujurannya. Kejujuran tersebut akan menentukan layakkah Kota Depok sebagai kota beradab.

“Layakkah Kota Depok sebagai kota bermoral. Seluruh jawabannya ditentukan oleh kita semua sebagai elit dan masyarakat sipil Kota Depok. Integritas dan kesehatan adalah jalan keselamatan; sebuah ijtihad gerakan telah dilakukan, moral diingatkan, maka apabila komitmen dilupakan kami siap mengingatkan dan menjadi bagian terdepan untuk mengkritisi setiap langkah bagi mereka yang telah diberikan mandate,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Angkata Muda Muhammadiyah sebagai gerakan moral dan gerakan dakwah, menyadari bahwa amar ma’ruf nahi munkar yang diformulasikan melalui gerakan ini tidaklah mudah dan lancar, sehingga kemudian sangat perlu bagi mereka untuk memberikan pernyataan kepada publik mengenai perjalanan yang dilalui dan capaian yang telah diperoleh.

”Pernyataan ini merupakan penegasan dimana kami komitmen menjalankan poin-poin dalam petisi, dan sebagai bentuk transparansi gerakan sipil masyarakat, serta menjawab tuduhan miring yang menyatakan gerakan petisi ini sebagai ’topeng dukungan’ untuk meraih keuntungan politik an sich,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here