Dihadang Aparat, Buruh Depok Gagal ke DPR

1006
Ribuan buruh saat hendak ke DPR namun tak mendapatkan izin dari aparat gabungan

Tapos | jurnaldepok.id
Massa buruh dari elemen federasi dari Kota Depok gagal berangkat ke DPR di Jakarta karena dihadang oleh aparat Kepolisian dan TNI di Jalan Raya Bogor, Jatijajar, Tapos.

Mereka rencananya akan ke gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

Aksi ini nyaris diwarnai ketegangan karena dihalau petugas. Peristiwa itu bermula ketika sejumlah buruh yang mengendarai sepada motor hendak melakukan konvoi di Jalan Raya Bogor.

Aparat Kepolisian dan TNI yang mengawasi jalannya peserta aksi kemudian menghalau mereka di area Terminal Jatijajar. Perwakilan buruh berharap, mereka diperbolehkan untuk melakukan aksi di lapangan.

Namun, petugas tidak mengizinkan, dengan dalih saat ini masih masa pandemi Covid-19.

“Yang mau tanggung jawab nanti siapa. Tolonglah, kita kan tahu Depok ini masih tinggi kasus Covid-19-nya,” kata Kasat Intel Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Ronni Wowor.

Setelah mendengar sederet penjelasan petugas, massa pun akhirnya mundur. Mereka sepakat untuk melanjutkan aksi hanya di masing-masing perusahaan atau pabrik.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Kota Depok, Samsudin mengatakan, untuk sementara buruh akan tetap melakukan aksi sampai besok di perusahaan masing-masing dengan cara unras (unjuk rasa), tetap menyuarakan penolakan undang-undang Omnibus Law.

Ia menyebut, di Depok ada delapan federasi serikat pekerja dengan jumlah anggota sekira 10 ribu buruh.

Rencananya kemarin mereka berunjuk rasa di Gedung DPR, tapi batal karena tak mendapat izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Akhirnya demo dilakukan di pabrik masing-masing dengan cara mogok kerja selama tiga hari.

“Rencananya kami konvoi di Jalan Raya Jakarta-Bogor sampai perbatasan Jakarta, kami kembali lagi, tapi sekali lagi terkait permasalahan Covid 19 akhirnya batal,” kata dia.

Samsudin menilai, RUU Cipta Kerja bakal memberikan dampak negatif pada kesejahteraan kaum buruh.

“Ini kan isu nasional dan memang bukan hanya Depok, semua terkena dampak. Depok juga bagian dari buruh Indonesia. Kami buruh Depok, buruh se-Indonesia menolak Omnibus Law,” tegasnya.

Ia mengaku kecewa lantaran tak bisa melakukan aksi unjuk rasa di jalanan.

“Kecewa pasti, karena ruhnya buruh sebetulnya adalah pergerakan. Ketika bipartit, tripartit dan mediasi tidak mendapatkan hasil, maka jalan terakhir adalah aksi buruh,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, Samsudin dan sejumlah buruh lainnya hanya bisa mengikuti aturan karena saat ini sedang masa pandemi.

“Karena kondisi negara kita sedang pandemi Covid-19, khususnya Depok yang tertinggi di Jawa Barat, mau tidak mau kami harus melihat situasi itu sebagai bahan pertimbangan juga,”katanya.

Pantauan di lokasi, massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pabrik PT Xacti dengan membentangkan spanduk menolak adanya UU Cipta Kerja. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here