Bojongsari | jurnaldepok.id
Rencana Gubenrnur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengantor di Kota Depok ditanggapi dingin oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Mahfudz Abdurrahman. Mahfudz menilai, sebaiknya gubernur fokus terhadap kebijakan yang diambil untuk mengatasi Covid 19.
“Ini bisa multitafsir, tafsir pertama itu bagus berarti ada support dari atas ke bawah, tapi secara politik dianggap Depok tidak memiliki kemampuan. Saya rasa enggak perlu juga (Gubernur,red) ngantor di Depok, itu kan system bukan orang,” ujar Mahfudz kepada Jurnal Depok, Kamis (1/10).
Ia menambahkan, yang harus dilakukan gubernur adalah bantu membantu antar wilayah, terlebih terkait dengan pendanaan.
“Kalau mau membantu dana atau alat silahkan saja, harusnya keliling juga ke Jawa Barat tak perlu sampai mengantor di salah satu tempat,” paparnya.
Namun begitu, Bendahara Umum DPP PKS itu menilai langkah yang diambil gubernur akan bernilai bagus jika memiliki nilai kontributif.
“Apakah harus berkantor (di Depok,red)?, kami rasa enggak perlu juga. Seharusnya ia melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang memang masuk zona merah lalu diberikan support sikologis, pendanaan maupun peralatannya,” terang Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Depok-Bekasi.
Sebelumnya, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid 19 Pemerintah Kota Depok, H Dadang Wihana turut menyikapi rencana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akan mengantor di Depok.
“Terkait informasi yang tersebar di media, perlu saya sampaikan bahwa pandemi Covid 19 adalah masalah lintas kabupaten/kota/provinsi. Saya rasa itu sudah seharusnya dan sudah menjadi tanggungjawab provinsi untuk dapat mengkoordinasikan urusan lintas kab/kota di Bodebek dan mengkomunikasikan dengan DKI Jakarta dan Banten. Undang-undang sudah mengatur demikian terkait urusan-urusan pemerintahan yang lintas daerah,” ujar Dadang kepada Jurnal Depok, Rabu (30/9). n Rahmat Tarmuji
