Tak Mau Serahkan Sertipikat Tanah, Penipu Nenek Arpah Kini Diproses Perdata

81
Inilah terpidana kasus Nenek Arafah

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Kasus penipuan yang dilakukan oleh AJK terhadap Nenek Arpah yang buta huruf kembali dibawah ke ranah hukum kali ini ke Perdata.

Kuasa hukum Nenek Arpah, Danil kepada wartawan mengatakan, pihaknya melaporkan pelaku penipu Nenek Arpah, AJK ke Perdata di Pengadilan Negeri Kota Depok.

“Kami kuasa hukum Nenek Arpah melaporkan AJK ke perdata, walaupun AJK sudah divonis putusan 1,5 tahun penjara,” ujarnya, kemarin.

Dia menambahkan, pelaporan AJK ke Pengadilan Negeri bukan kasus baru tapi gugat perdatanya sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Depok.

“Kalau unsur pidananya terbukti dengan penjara 1, 5 tahun, tapi untuk balik nama sertifikat dari nama AJK ke nama awal Arpah harus melakukan gugat perdatanya,”katanya.

Meski terdakwa sudah divonis 1,5 tahun penjara, pihak keluarga Arpah ingin surat tanah dikembalikan ke haknya yaitu Sertifikat Hak Mililk atas nama Nenek Arpah.

Danil mengatakan, meskipun AJK sudah dibalik jeruji penjara namun AJK masih tidak mau membalik nama sertifikat dari namanya ke nama sebelumnya atas nama Arpah.

“Kami sering datang ke rumah AJK agar yang bersangkutan membalikan sertifikat tanah ke nama sebelumnya yakni Arpah. Akan tetapi AJK tetap keras tidak mau membalikan nama sertifikat tersebut dengan berbagai alasan,” jelasnya.

Melihat hal tersebut pihaknya melakukan gugatan AJK ke perdata dengan tujuan agar sertifikat kembali ke nama awal yakni Arpah.

“Putusan di pidana hakim sudah mengintruksikan agar Sertifikat Hak Milik tanah seluas 103 meter di Beji Timur sudah dikembalikan. Majelis Hakim memutuskan mengembalikan sertifikat tanah yang jadi alat bukti kasus penipuan terhadap Nenek Arpah,” ungkapnya.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut agar barang bukti sertifikat tanah nomor 8198 yang sebelumnya atas nama Arpah (kemudian dibalik nama oleh AKJ) dikembalikan pada Arpah.

Namun, Majelis Hakim punya pertimbangan lain, bahwa urusan kepemilikan sertifikat tanah merupakan ranah perdata, bukan pidana.

Diharapkan AJK tidak mendapatkan program asimilasi dari Kementrian Hukum dan HAM karena masih banyak korban penipuan oleh AJK.

“Kami belum mengecek ke Rutan Depok apakah AJK dapat program asimilasi atau tidak karena masih banyak korban penipuan yang dilakukan oleh AJK,”katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen sekaligus Humas Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga membenarkan sudah ada vonis terdakwa AJK.

Vonis itu diberikan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung penjara 1,5 tahun dan Pengadilan Negeri Depok pun sudah memvonis delapan bulan penjara.

“Jadi kami tuntut 2 tahun, vonis PN 8 bulan, dari PT Bandung sudah keluar setelah banding jadi 1,5 tahun hukumannya,” tukasnya.

Ia mengatakan, materi banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bandung sebetulnya juga mencakup soal pengembalian sertifikat tanah milik Arpah yang telah dibalik nama sepihak oleh AKJ, mengincar ketidakmampuan Arfah membaca isi sertifikat itu. Selain itu, juga diminta mengembalikan hak Nenek Arpah berupa sertifikat tanah. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here