Pandemi Covid Makin Menggila, Pilkada Dilanjut Atau Ditunda?

93
Suasana diskusi publik melalui aplikasi zoom terkait penyelenggaraan pilkada

Margonda | jurnaldepok.id
Partai Gelora Indonesia Kota Depok, Sabtu (19/9) mengadakan diskusi online via zoom dengan tema “Pandemi Covid-19 Belum Mereda, Mungkinkah Pilkada 2020 Ditunda?”.

Diskusi ini mendengarkan paparan Dr. Chusnul Mar’iyah (Dosen Ilmu Politik UI), Nana Sabarna (KPU Depok) dan Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM).

Subhan Rafe’I, Ketua Partai Gelora Indonesia Kota Depok menyampaikan bahwa masyarakat Kota Depok dihadapkan pada pilihan tetap melangsungkan pesta demokrasi berupa pilkada dengan penetapan protokol kesehatan secara ketat atau mempertaruhkan keamanan dan keselamatan kesehatan masyarakat.

Subhan selanjutnya menyampaikan dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, ancaman semakin banyak terjadinya kasus-kasus baru. Dikarenakan tahapan pilkada yang membutuhkan proses tatap muka, pengumpulan massa dalam jumlah banyak.

“Maka perlu diskusi publik apakah tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang terus mengintai? atau menunda pelaksanaannya?,” ujarnya.

Sejalan dengan tema diskusi, Chusnul Mar’iyah menyampaikan kekhawatirannya tentang pelaksanaan pilkada khususnya di Kota Depok.

Beberapa catatan dari Chusnul terkait pelaksanaan pilkada 2020 adalah karena protokol kesehatan Covid-19 ini bertolak belakang dengan proses tahapan pilkada yang punya potensi mengumpulkan orang banyak dalam jumlah besar tanpa pengetatan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Ketua KPU Depok, Nana Shobarna meyakinkan bahwa dari pihak penyelenggara sesuai yang diamanahkan konstitusi telah melakukan perencanaan dan standart pelaksanaan tahapan pilkada dengan senantiasa menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Sedangkan Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM), mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada adalah pemenuhan hak politik warga Negara, namun tidak boleh melanggar pemenuhan hak dasar lainnya yaitu jaminan kesehatan dan kehidupan warga.

Diskusi yang dipandu oleh Bramastyo Bontas ini pada akhirnya meminta keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam mengendalikan pandemi Covid-19, karena bagaimanapun tanggung jawab penanganan Covid-19 ada di Pemerintah Kota Depok.

Jika Pemerintah Kota Depok serius dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada petugas dan masyarakat, sehingga timbul rasa aman dan nyaman warga untuk menunaikan hak pilihnya, maka pilkada tetap berjalan.

“Namun sebaliknya jika pandemi Covid 19 kasus terus naik, penerapan protokol kesehatan tidak berjalan, sehingga tidak menimbulkan kepercayaan masyarakat pada penanganan Covid-19 oleh pemerintah,”katanya.

Dengan begitu, ujungnya terabaikannya hak warga mendapatkan jaminan hak hidup, rasa aman dan terganggu perlindungan kesehatannya, maka lebih baik pilkada ditunda pelaksanaanya hingga tahun 2021 atau 2022.

“KPU hanya penyelenggara pilkada yang berupaya optimal melaksanakan pilkada dengan protokol Covid-19, tetapi tanggungjawab keseluruhan dalam penanganan dan pencegahan sehingga menciptakan kenyamanan dan keamanan warga Kota Depok tetap berada di tangan Pemerintah Kota Depok,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here